Close

Reformasi Birokrasi

Penulis : Administrator


Tanggal Posting : Senin, 29 April 2019 13:47 | Dibaca : 173


Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Pentashihan tahun 2018, Dimanakah Kita?

 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an setiap tahun melakukan evaluasi atas pelayanan pentashihan sebagai bagian dari pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauhmana penerbit Alquran atau masyarakat puas atau sangat puas atas layanan pentahsihan yang diberikan. Pada survey kepuasan pelayanan pentashihan Tahun 2018, indeks kepuasan pelayanan pentahsihan adalah 83,81 berada dalam rentang “PUAS”.  Indeks ini tergolong tinggi yang mana  memberikan gambaran bahwa proses pelayanan pentahsihan dapat diterima atau dinilai puas oleh Penerbit atau masyarakat.

Penelitian ini melibatkan responden penerbit Alquran yang berguna untuk mengevaluasi terhadap kepausan pelayanan pentashihan al-qur’an dengan sampel 21 penerbit Al-Qur’an dengan  21 (dua puluh satu) aspek yang diukur untuk tingkat kepuasan .

Ada 5 (lima) aspek dengan  tingkat kepuasan sangat tinggi atau sangat puas dengan nilai diatas 90 yaitu :  kesopanan dan keramahan petugas layanan pentashihan,   kredibilitas petugas layanan pentashihan, keterbukaan informasi mengenai prosedur pentashihan, kejelasan mengenai persyaratan layanan pentashihan.

Aspek petugas memberikan kontribusi tertinngi terutama dalam kesopanan dan kredibilitas layanan.  Aspek prosedur dan kejelasan persyaratan dinilai sangat puas oleh penerbit atau masyarakat seiring dengan adanya Tashih Online dimana proses pengajuan pentashihan dan dummy Al-Qur’an dapat disampaikan secara online. Prosedur dan persyaratan juga transparan dan terbuka dalam laman website Lajnah Pentshihan Mushaf Al-Qur’an

Aspek lainnya yang dinilai puas oleh penerbit Al-Qur’an dengan tingkat kepuasan antara 80-90 adalah kemudahan diptahaminya prosedur pentashihan,  kemampuan intelektual petugas layanan pentashihan, keterbukaan mengenai persyaratan layanan pentashihan, kesederhanaan prosedur pentashihan, kebersihan dan kerapihan lingkungan tempat layanan pentashihan, keamanan lingkungan tempat layanan pentashihan, kejelasan alur dalam prosedur pentashihan, kejelasan identitas petugas layanan pentashihan, kemampuan administrasi petugas layanan pentashihan, kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan layanan pentashihan, ketepatan waktu petugas dalan menyelesaikan suatu layanan, kejelasan jadwal layanan pentashihan, keterbukaan tanggung jawab petugas, kelengkapan dan kemutakhiran sarana dan prasarana layanan pentashihan dan ketersediaan fasilitas pendukung layanan pentashihan.

Ada 1 (satu) aspek dengan penilaian kepuasan cukup puas antara 60-79 yaitu ketepatan waktu proses pentashihan dengan nilai (79). Aspek tersebut adalah aspek yang pertama perlu perbaikan.  Penilaian ini menjadikan semangat Lajnah untuk memperbaiki proses waktu pentashihan. Dapat diakui bahwa jumlah Al-Qur’an yang diajukan oleh penerbit masih belum seimbang dengan jumlah tenaga pentashih. Berbagai variasi penulisan Al-Qur’an  tentu memberikan tingkat ketelitian yang tinggi dalam memeriksanya.

Untuk meningkatkan indeks kepuasan sesuai target tahun 2019 yaitu 85 maka  aspek yang perbaikan adalah aspek ketepatan waktu, kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan layanan pentashihan, ketepatan waktu petugas dalan menyelesaikan suatu layanan, kejelasan jadwal layanan pentashihan, keterbukaan tanggung jawab petugas, kelengkapan dan kemutakhiran sarana dan prasarana layanan pentashihan dan  ketersediaan fasilitas pendukung layanan pentashihan

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an sebagai Unit Kerja Kementerian Agama senantiasa berupaya memperbaiki diri dalam pelayanan dimana sejak diluncurkannya tashih online atau penerbit dapat mengajukan pentashihan melalui proses online sejalan dengan semangat reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih baik.

 

 

 

Indeks Kepuasan Pelayanan Pemanduan Museum Bayt Al-Qur’an tahun 2018

Sebagai bagian dari pelayanan publik, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an senantiasa melakukan evaluasi atas pelayanan publik yaitu kepuasan masyarakat atas layanan museum bayt al-qur’an.  Pelayanan yang diberikan adalah pemanduan museum kepada pengunjung.  Tahun 2018 dilakukan survey kepada pengunjung.

Penelitian ini melibatkan 101 responden  dengan komposisi responden laki-laki  (46%) dan peremuan (54%) cukup berimbang. Dari aspek usia didominasi oleh mereka dengan pendidikan SLTA dan Sarjana.  Aspek pekerjaan adalah pelajar dan pegawai.  Ada  16 (enam belas) instrumen kepuasan yang digunakan untuk pengukur kepuasan layanan.

Secara keseluruhan indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan pemanduan museum adalah  87.35 dalam rentang “PUAS”. Masyarakat menilai pelayanan pemanduan memberikan gambaran yang jelas dan menambah pengetahuan bagi mereka sehingga memberikan respon puas.

Aspek yang paling dominan atau berada dalam tingkat kepuasan sangat puas adalah Kenyamanan lingkungan (kebersihan, kerapian, dan ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan) dengan skor diatas 90.

Aspek lainnya mempunyai tingkat kepuasan antara 84 – 89 yaitu Keamanan dalam penggunaan saranan dan prasarana, Kesopanan dan keramahan petugas, Ketepatan petugas dalam memberikan jenis pelayanan, Ketepatan waktu petugas dalam memberikan pelayanan, Keamanan lingkungan, Keterbukaan Informasi mengenai prosedur pelayanan, Kecepatan pelayanan, Kemampuan fisik, intelektual dan administrasi petugas pelayanan, Kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan pelayanan, Kepastian petugas yang melaksanakan pelayanan, Kepastian jadwal pelayanan, Kesamaan perlakukan dalam memberikan pelayanan, Kejelasan identitas petugas pelayanan, Kesederhanaan dan kejelasan alur dalam prosedur pelayanan

Seiring dengan  semangat reformasi birokrasi dalam pelayanan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an telah mengembangkan aplikasi android yang berisi tentang koleksi museum yang dapat diakses oleh masyarakat.  Setiap tahun jumlah pengunjung mencapai rerata 120 ribu orang baik individu, keluarga atau juga lembaga/ instansi yang sebelumnya telah melakukan reservasi permohonan layanan.

 

 

 

Roadmap Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tahun 2019 Badan Litbang dan Diklat.

 

Satu kata untuk RB yaitu semangat perbaikan dan melayani. Tahun 2018 adalah tahun keemasan Badan Litbang dan Diklat  dengan prestasi dalam bidang kelitbangan seperti tersedianya rumusan kebijakan hasil survey indeks kerukunan, indeks kesalihan sosial, indeks layanan keagamaan, indeks integritas siswa dan indeks kepuasan layanan KUA dan layanan haji dalam negeri. Selain hal tersebut prestasi Pusdiklat Teknis memperoleh Akreditasi A dari LAN dan tersertifikasi internasional ISO dari Sucopindo memperkuat kelembagaan Badan Litbang dan Diklat.

Agar hasil kerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2019, selain perjanjian kinerja yang telah disepakati maka dilakukan juga akselerasi RB melalui implementasi Roadmap RB dan rencana kerjanya. Fokus kebijakan adalah sebagai berikut:

  1. Setiap satuan kerja Pusdiklat, Puslitbang, Lajnah PMA, BDK, dan BLA wajib mempunyai rencana kerja reformasi birokrasi yang selaras dengan program kerja reformasi birokrasi Badan Litbang dan Diklat tahun 2019.
  2. Program kerja reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perbaikan tata kelola kelembagaan menuju pelayanan publik yang lebih baik.
  3. Aspek rencana kerja manajemen perubahan fokus pada 5 (lima) hal yaitu:
  1. Adanya Tim Reformasi Birokrasi atau Tim Zona Integritas
  2. Adanya Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau Zona Integritas
  3. Adanya perubahan budaya kerja dengan mengacu pada 5 (lima) buadaya kerja Kementerian Agama
  4. Adanya Pemilihan agen perubahan
  5. Adanya Rapat Pimpinan  yang secara berkala mengevaluasi program Reformasi Birokrasi
  1. Aspek  harmonisasi peraturan perundangan fokus pada 2 (dua) hal yaitu:
  1. Adanya masukan atau input dari setiap satuan kerja terhadap regulasi Badan Litbang dan Diklat untuk dilakukan keselarasan atau harmonisasi. Masukan dapat disampaikan pada Sekretariat Badan
  2. Melakukan sosialisasi dan harmonisasi regulasi dengan membuat  mekanisme pengendalian internal atas regulasi yang telah dan akan diterbitkan
  1. Aspek penguatan organisasi fokus pada 4 (empat) hal yaitu:
  1. Adanya evaluasi atas efektifitas struktur organisasi Badan Litbang dan Diklat baik satuan kerja pusat atau daerah
  2. Adanya perluasan jaringan kerjasama penelitian dan kediklatan
  3. Adanya penguatan kelembagaan kediklatan baik akreditasi yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti LAN atau lembaga lainnya
  4. Adanya penguatan kelembagaan kediklatan dari sisi penjaminan mutu dengan menghadirkan penilaian indeks mutu diklat
  1. Aspek tatalaksana dan e-government  fokus pada 10 (sepuluh) hal yaitu:
  1. Adanya evaluasi atas SOP yang ada sebagai bagian dari perbaikan proses dan prosedur kerja
  2. Adanya perbaikan atas peta proses bisnis
  3. Adanya perbaikan mekanisme penelitian dan pengembangan mulai dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaporan penelitian (policy brief dan executive summary), publikasi hasil penelitian dan perumusan kebijakan
  4. Perbaikan prosedur penelitian terutama pada perencanaan penelitian berbasis kebutuhan stakeholders
  5. Perluasan hasil-hasil penelitian dengan penyampaian policy brief pada stakeholders dan membantu transformasi rumusan kebijakan stakeholders
  6. Evaluasi atas aplikasi yang ada di Badan Litbang dan Diklat dalam rangka mendukung hasil Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2019 yaitu integrasi data
  7. Optimalisasi peran website sebagai perluasan hasil penelitan, kedikaltan dan lajnah Al-Qur’an
  8. Membuat atau mengembangkan aplikasi yang sudah ada dalam rangka membantu mempercepat proses kerja.
  9. Peningkatan nilai akreditasi/sertifikasi jurnal OJS Badan Litbang dan Diklat baik dari LIPI/Dikti maupun terindeks global
  10. Digitalisasi arsip dan hasil-hasil penelitian.

 

  1. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia fokus dalam 8 (delapan) hal yaitu:
  1. Adanya standarisasi urain tugas jabatan pelaksana (JFU) dimana setap pegawai jabatan pelaksana mempunyai tugas yang jelas, terukur dan adanya output atau produk yang dihasilkan
  2. Melakukan evaluasi atas kurikulum kediklatan dan merespon diklat sesuai kebutuhan.
  3. Optimalisasi penilaian angka kredit Widyaiswara dan Peneliti
  4. Melakukan AKD (Analisis Kebutuhan Diklat) baik untuk pegawai kementerian agama secara umum atau pegawai Badan Litbang dan Diklat secara khusus
  5. Melakukan pemetaan kompetensi pegawai sebagai tindak lanjut atas hasil assessment pegawai
  6. Melakukan evaluasi pasca diklat secara terintegrasi baik Pusdiklat maupun BDK
  7. Adanya program peningkatan kompetensi peneliti dan widyaiswara serta pegawai lainnya
  8. Adanya penilaian dan pembinaan atas kinerja pegawai secara berjenjang.
  1. Aspek penguatan akuntabilitas fokus pada 8 (delapan) hal yaitu
  1. Melakukan evaluasi Renstra Badan Litbang dan Diklat Tahun 2015-2019
  2. Standarisasi Perjanjian Kinerja dan penyusunan Casecading IKU
  3. Penilaian Laporan Kinerja satuan Kerja Badan Litbang dan Diklat sebagai bagian dari pembinaan
  4. Adanya monitoring atas pelaporan capaian perjanjian kinerja satuan kerja
  5. Adanya evaluasi berkala atas program reformasi birokrasi dan capaian kinerja oleh pimpinan baik pada satuan kerja pusat atau daerah
  6. Ada penyusunan Renstra Badan Litbang dan Diklat Tahun 2020-2024
  7. Ada perbaikan perencanaan program dan anggaran yang selaras antara Renstra, perjanjian kinerja dengan RKAKL
  8. Adanya mekanisme reward dan punishment kepada satuan kerja berprestasi yang berimplikasi pada penganggaran.
  1. Aspek pengawasan fokus pada 8 (delapan) hal yaitu:
  1. Adanya satuan kerja yang diajukan pada penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK
  2. Adanya perbaikan tata kelola gratifikasi
  3. Penguatan verifikasi keuangan dan BMN untuk meminimalkan adanya temuan oleh pihak internal atau eksternal
  4. Adanya mekanisme yang mengidentifikasi jenis-jenis pengendalian SPIP untuk setiap area mulai dari perencanaan, sistem informasi, pelaporan, kepegawaian, keuangan, BMN, keortalaan dan aspek lainnya baik pada bidang penelitian, kediklatan maupun kelajnahan.
  5. Tindak lanjut atas temuan eksternal atau internal
  6. Adanya identifikasi jenis-jenis benturan kepentingan
  7. Adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang terintegrasi
  8. Adanya tindak lanjut atas WBS
  1. Aspek pelayanan publik fokus pada 7 (tujuh) hal yaitu:
  1. Adanya   standar pelayanan yang dipublikasikan baik pada bisnis penelitian, kediklatan, lajnah Al-Qur’an atau dukungan manajemen
  2. Adanya peningkatan nilai kepatuhan pelayanan publik khususnya layanan tashih Al-Q           ur’an
  3. Adanya standariasi instrumen yang mengukur kepuasan publik IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) atas layanan kediklatan
  4. Adanya pengukuran IKM layanan kediklatan yang terintegrasi baik Pusdiklat maupun BDK
  5. Penyebarluasan hasil IKM layanan kediklatan melalui website
  6. Adanya inovasi pelayanan penelitian, kediklatan atau lajnah Al-Qur’an
  1. Aspek Quick Win fokus pada 5 (lima) hal yaitu:
  1. Pembangunan Desa Kerukunan
  2. Sistem Informasi Dini Deteksi Konflik Kerukunan
  3. Penilaian Buku Pendidikan Agama (Tadqiq)
  4. Pendidikan berbasis Desa
  5. Peningkatan kapasitas Al-Qur’an Android

 

 

 

BDK Semarang siap menyambut Zona Integritas menuju WBK Tahun 2019

Tahun 2018, BDK Bandung diajukan oleh Inspektorat Jenderal sebagai salah satu dari 14 kandidat WBK Kementerian Agama ke Kementerian PAN dan RB. Meskipun hasil pelayanan publik sangat baik dengan IPP yaitu Indeks Persepsi Pelayanan Publik dan IPAK Indeks Persepsi Anti Korupsi sangat tinggi namun belum berhasil dalam panel verifikasi Kementerian PAN dan RB.

Tentu hasil ini tidak menyurutkan Badan Litbang dan Diklat untuk mundur dalam peraihan prestasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Reformasi Birokrasi adalah keniscayaan satuan kerja pemerintah menuju pelayanan publik lebih baik.

Tahun 2019, kembali Badan Litbang dan Diklat mengajukan salah satu satuan kerjanya adalah BDK Semarang. Berdasarkan surat Menteri Agama l No…. tahun 2019, BDK Semarang merupakan salah satu kandidat ZI WBK dari 14 satuan kerja Kementerian Agama yang diajukan.

Persiapan BDK Semarang menuju ZI WBK bukanlah hal yang mudah. Yang utama adalah komitmen pimpinan Kepala BDK Semarang, para pejabat struktural serta Widyaiswara dan pegawai lainnya dalam menyediakan evident atau bukti bahwa BDK Semarang layak masuk ZI WBK. Verifikasi tahap awal dilakukan oleh Sekretariat Jnderal dan lolos verifikasi tahap kedua oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan nilai ZI adalah 84.

Berbagai upaya disiapkan dalam mneyambut pemeriksaan lapangan oleh Kementerian PAN dan RB seperti menghadirkan sisi outcome kediklatan berdasarkan pengalaman BDK Bandung. Sisi outcome kediklatan merupakan tindak lanjut evaluasi pasca diklat (EPD)  baik laporan fisik ataupun bentuk elektronik TV Digital para alumni diklat yang berprestasi. Selain itu pembenahan pelayanan publik peserta diklat dan pemberitaan masif ke peserta diklat tentang program ZI juga dilakukan.

Selamat berjuang BDK Semarang… semoga mimpi Badan Litbang dan Diklat mempunyai satuan kerja WBK terwujud.

 

 

 

Standarisasi Uraian Tugas Jabatan Pelaksana

Lahirnya PMA 12 Tahun 2018 terkait nama-nama jabatan pelaksana pada Kementerian Agama merupakan turunan dati regulasi Kementerian PAN dan RB No.41 Tahun 2018.  Di Badan Litbang dan Diklat sendiri telah ada peta jabatan terkait nama-nama jabatan pelaksana yang ada dalam setiap struktur organisasi. Namun berdasarkan identifikasi uraian tugas jabatan pelaksana masih belum standar. 

Berbeda dengan Jabatan Fungsional tertentu yang telah jelas tugas dan fungsi serta uraian tugas dari instansi pembina, uraian tugas jabatan pelaksana masih bersifat global baik dari kedua regulasi diatas. Oleh karena itu maka standarisasi uarauan tugas jabatan pelaksana adalah suatu keharusan sebagai aspek tindak lanjut dari Reformasi Birokrasi dalam manajemen pengelolaaan SDM  bahwa setiap pegawai jabatan pelaksana harus mempunyai uraian tugas yang jelas, terukur, dan menghasilkan output/ produk dari hasil kerjanya.

Tanggal 14-16 April 2018 berkumpul para pejabat struktural dari Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Agama, Puslitbang, Pusdiklat dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an serta Sekretariat merumuskan standarisasi uaraian tugas jabatan pelaksana. Nama jabatan yang sama akan mempunyai uraian tugas yang sama serta output yang sama.

Hadir nara sumber dari Kementerian PAN dan RB serta kementerian keuangan yang berbagi pengalaman dalam bidang ini.  Selanjutnya standarisasi ini akan diguakan sebagai SKP oleh setiap pegawai jabatan pelaksana Badan Litbang dan Diklat untuk tahun 2019.[]