Close

PUSLITBANG LKKMO SOSIALISASIKAN PMA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BUKU PENDIDIKAN AGAMA DI SUMATERA SELATAN

Palembang (10 Juli 2018) Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi (LKKMO) pada tanggal 10 Juli 2018 menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama, bertempat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (10/7).

Tim sosialisasi diwakili seorang peneliti, Retno Kartini,  dan Kasubbag TU, Rois Mustofa. Acara ini dihadiri oleh 35 orang peserta yang terdiri  dari pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dari Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, widyaiswara dari Balai Diklat Keagamaan Palembang, dosen, para guru dari sekolah umum, kejuruan dan madrasah, penulis, serta beberapa penerbit seperti Yudistira, Grafindo, Bumi Aksara, dan Penebar Swadaya.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, H.M. Alfajri Zabidi, diwakili Kabag Tata Usaha,  Drs.H. Paidol Barokat, M.Pd.I mengupayakan agar kegiatan sosialisasi PMA No. 9 Tahun 2018 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana,   diketahui secara luas oleh masyarakat, khususnya para fihak yang berkaitan dengan proses penyusunan, penilaian, penerbitan, pendistribusian, dan pengawasan terhadap buku pendidikan agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama tersebut.

“Di Era ini, saya yakin PMA ini adalah peraturan yang sangat penting. Salah satunya untuk mengantisipasi  globalisasi yang ditandai dengan percepatan informasi yang didukung oleh  alat dan fasilitas yang serba canggih (misalnya  internet). Kecanggihan itu berimbas pada percepatan dan keluasan penyebaran isi berita dan pengaruhnya, tak terkecuali berita dan tulisan terkait konten keagamaan, ” ujar Paidol Barokat.

Selanjutnya Paidol Barokat mengatakan bahwa informasi yang ada saat ini ada yang benar dan baik,  namun mungkin juga sebaliknya masih ada informasi yang tidak benar dan bahkan menyesatkan atau lebih jauh lagi dapat memicu perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjerumuskan generasi  muda yang kita cintai. Untuk itu, kata Paidol Barokat,  dengan ketentuan PMA Nomor 9 Tahun 2018 ini,  semua buku yang berhubungan atau memuat konten keagamaan harus melalui telaah yang ketat dan mekanisme yang jelas oleh Kementerian Agama agar buku yang berkualitas dapat dihadirkan untuk masyarakat.

Sementara itu, Retno Kartini mengatakan lahirnya PMA ini antara lain dilatari dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Dalam  pasal 6 ayat (3) dikatakan, “Muatan keagamaan dalam buku pendidikan menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.”

“Untuk memenuhi tugas dan fungsi  Kementerian Agama dalam hal menyediakan, menjaga, dan menjamin buku pendidikan agama agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, serta menghadirkan buku pendidikan agama yang bermutu, maka pengaturan mengenai buku pendidikan agama harus dituangkan dalam bentuk PMA No. 9 tahun 2018 tentang Buku Pendidikan  Agama,”ujar Retno.

Retno menjelaskan bahwa proses penilaian terhadap buku pendidikan agama menjadi tugas dari Badan Litbang dan Diklat dalam hal ini diselenggarakan oleh Puslitbang LKKMO. Selanjutnya Retno mengatakan bahwa buku pendidikan agama yang akan dinilai meliputi buku teks utama yang disusun oleh pemerintah (Kementerian Agama), serta buku teks pendamping dan buku non teks yang disusun oleh masyarakat. “Setelah dinilai dan dinyatakan layak melalui tanda pengesahan dari Kepala Badan Litbang dan Diklat, buku pendidikan agama tersebut dapat diterbitkan dan didistribusikan ke masyarakat sesuai peruntukannya,”ungkap Retno.

Dalam sesi diskusi, peserta terlihat antusias dalam menanggapi isi dari PMA, mulai dari kewenangan Ditjen-Ditjen dalam mengadaan dan pendistribusian buku pendidikan agama pasca berlakunya PMA, perlunya “label layak terbit berbarcode”, sampai pengawasan terhadap buku pendidikan agama yang sudah beredar di masyarakat. Selain itu, soal biaya yang dibebankan  kepada masyarakat untuk proses penilaian buku juga dilontarkan oleh peserta.

Yang tak kalah penting, peserta juga menganggap perlunya hotline website sebagai wadah “pengaduan” masyarakat terhadap layanan publik terkait buku pendidikan agama akan dibentuk. (RET/bas).