Close

Indonesia Butuh Panduan Moderasi Beragama

Jakarta (16 Mei 2019). Buku putih moderasi beragama diperlukan karena sikap moderat dalam beragama bukan hanya menjadi kebutuhan Kemenag, melainkan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Menag Oman Fathurrahman pada saat memoderatori Focus Group Discussion (FGD) dan Uji Sahih Buku Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Jakarta, Kamis (16/05).

“Kita membutuhkan panduan moderasi beragama. Hal ini sejalan dengan program PBB yang menjadikan tahun 2019 sebagai tahun moderasi. Selain itu, PPIM UIN dan CONVEY pun mengusung countering violent extremism. Lebih jauh lagi, tentu saja karena masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk membutuhkan ini,” ujar Oman.

Kegiatan yang digagas Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini bertujuan untuk membedah draft “Buku Putih Moderasi Beragama” yang telah disusun Tim Litbang Kemenag bersama dengan CONVEY-PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Tampak hadir sejumlah tokoh agama seperti Abdul Mu’ti, Richard Daulay, Uung Sendana Liggaraja, Suhadi Sendjaja, dan Ulil Absar Abdalla. Selain tokoh dari enam agama, turut berpartisipasi pula tokoh perempuan diantaranya Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional, Siti Ruhaini dan Pengurus Dewan Masjid Indonesia, Ibu Maria Ulfa Anshor.

Setiap peserta berkesempatan menyampaikan kritik dan saran terkait draf buku yang telah disusun.

Sebagian mengkritisi mengenai nama “Buku Putih” yang dipilih sebagai judul, seperti yang diungkapkan Abdul Mu’ti. Menurutnya pemilihan diksi “Buku Putih” seolah-olah menggambarkan ada masalah yang perlu diselesaikan.

“Ada beberapa catatan umum dari buku putih ini, pertama soal judul. Pemilihan judul buku putih seakan-akan ada masalah yang harus diselesaikan. Setelah melihat isi buku, mungkin ada baiknya judul buku diganti dengan Panduan Moderasi Beragama,” ungkapnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ulil Absar Abdallah. Ia memandang istilah buku putih bernada politik. “Menurut saya ‘buku putih’ ini terlalu politis, bisa mengundang perhatian dari banyak pihak. Karena biasanya buku putih adalah perbaikan dari buku sumber sebelumnya yang dianggap bermasalah,” tutur Ulil Absar.

Selain masalah judul, peserta juga memberikan usulan terkait konten buku. Salah satunya Richard Daulay yang menyarankan agar referensi atau daftar pustaka yang perlu ditambah. “Karena ini buku moderasi semua agama, maka tentu saja referensi perlu diperhatikan. Jangan hanya banyak referensi dari salah satu agama saja, perlu juga ditambah buku referensi dari agama lain,” usulnya.

Lain lagi dengan usulan Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Mastuki yang menitikberatkan saran dari segi tampilan buku. Menurutnya tampilan buku perlu dipertimbangkan agar lebih eye catching dengan menyajikan infografis maupun ilustrasi yang menarik.

“Pembaca buku ini bukan hanya bagi generasi millenial, tapi juga generasi Z karena kelak buku ini akan diwariskan kepada mereka. Oleh karena itu, ada baiknya dipertimbangkan agar tampilan buku dibuat menarik,” kata Mastuki.

Staf Khusus Presiden RI Bidang Keagamaan Internasional Siti Ruhaini Dzuhayatin yang turut hadir mengapresiasi diskusi ini. “FGD hari ini menghasilkan improvement yang signifikan. Buku yang kita susun sekarang akan didedikasikan untuk generasi mendatang. Harapannya agar di masa depan, tidak ada lagi kelompok-kelompok yang ingin merusak ketuhanan dan kerukunan Indonesia,” ujar Ruhaini.

FGD ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan Staf Ahli Menag Oman Fathurahman. Ia menyampaikan bahwa pemilihan judul buku putih akan dikaji ulang dan referensi buku akan ditambah.

“Atas masukan peserta diskusi, nama buku putih akan kami dikaji kembali. Selain itu, referensi buku akan diperbarui dan ditambah. Kabar baiknya, Menag langsung menindaklanjuti usulan ini ke Bappenas agar segera memasukkan Moderasi Beragama ke RPJMN 2020-2024,” pungkasnya. []

diad/diad

Sumber foto: Rusdy