Sabtu, 29 November, 2014
PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS
SECARA HUKUM ISLAM DI JAWA TENGAH:
Studi Kasus di Kelurahan Kalibeber Wonosobo

Oleh: Drs. Mukhtarudin
41 halaman

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
2005


Pembagian harta peninggalan memiliki aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum waris. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan tentang pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang lain (ahli waris). Hukum waris yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terdapat dalam Kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan data dari beberapa hasil penelitian Balitbang menemukan data bahwa masyarakat tidak banyak yang melakukan pembagian waris secara Islami. Pembagian waris pada umumnya dilakukan dengan cara musyawarah  dan rela sama rela. Ahli waris yang tidak setuju pembagian waris secara hukum Islam pada umumnya adalah anak perempuan. Ketidaksetujuan tersebut antara lain karena anak laki-laki biasanya sudah disekolahkan sampai tingkat tinggi sehingga sudah menghabiskan banyak biaya. Mereka merasa kurang adil apabila dalam pembagian waris anak laki-laki masih memperoleh harta waris dua kali dari harta yang diperoleh anak perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa dari 15 hubungan antar variabel, ternyata hanya hubungan yang terbukti berhubungan. Hubungan yang dimaksud di atas adalah hubungan antara variabel pendidikan formal dengan variabel jangka waktu pembagian harta waris. Variabel berpengaruh yang lain tidak terbukti berhubungan dengan variabel terpengaruh yang lain.

Hubungan antara variabel pendidikan formal dengan variabel jangka waktu pembagian harta waris menghasilkan X² =8,428. Hasil tersebut menunjukan bahwa terjadi hubungan antara 2 variabel tersebut. Hubungan tersebut terjadi karena nilai X² hasil perhitungan di atas nilai X² dengan dk = 2 dan tingkat signifikansi 0,05, yakni 5,991. Dengan demikian, hipotesis nol hubungan antara 2 variabel tersebut tidak dapat diterima dan hipotesis altematifnya dapat diterima.

Dengan kesimpulan tersebut menunjukan bahwa pendidikan formal ada yang berpengaruh terhadap variabel pandangan masyarakat tentang pembagian harta waris secara hukum Islam. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar masyarakat menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan untuk membagi harta waris. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum semuanya menggunakan hukum Islam dalam membagi waris, walaupun masyarakat tersebut taat beragama.***