Kabadan: Perlu Koordinasi dan Komunikasi Rutin

Penulis : Administrator


Tanggal Posting : 27 April 2017 07:17 | Dibaca : 462




Bandung (26 April 2017). Koordinasi dan komunikasi secara rutin dan kontinyu harus terus dilakukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan program. Untuk penyerapan kita selalu berada pada peringkat bawah. Secara umum, evaluasi kita bisa dianggap baik. Namun, realisasi kita masih kalah jika dibandingkan dengan yang lainnnya. Tahun 2016 penyerapan kita hanya 85,77%. Itu posisi terakhir jika dibanding dengan unit eselon I lainnya.

Dari penyerapan internal kita, unit pusat 84% sedangkan unit daerah sekitar 90 %. Saya berharap penyerapan 2016 tersebut bisa dijadikan acuan agar penyerapan tahun ini yang sedang berjalan bisa lebih baik lagi jika dibanding sebelumnya.

Pernyataan tersebut  disampaikan Kepala Badan Litbang dan Diklat Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, Ph.D., dalam Pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 yang diselenggarakan Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, bertempat di Hotel Aston Pasteur, Jl. Dr. Djunjunan No. 162, Sukagalih, Bandung, 26 April 2017.

Sebelumnya Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, M.Pd. melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran di lingkungan Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 serta mengevaluasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas perencanaan kelembagaan.

Kegiatan yang dilaksanakan selama  tiga hari ini (26-28 April  2017), dihadiri Kakanwil Jawa Barat, diwakili Kabid Zakat, dan pejabat eselon I di lingkungan Badan Litbang dan Diklat serta diikuti perwakilan dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, dan seluruh Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan.

Selanjutnya, Mas’ud menyatakan dari sisi capaian kinerja, kita patut bersyukur karena kita masuk pada kategori baik. Namun, dari sisi kelitbangan, masih ada mispersepsi terkait penguatan riset. Masih ada anggapan bahwa kebermanfaatan riset masih sangat minim. Juga belum ada regulasi yang mengatur produk kelitbangan. Ini sedang kita siapkan dan proses.

“Saya berharap kita bisa lebih pro aktif terkait kebermanfaatan hasil penelitian, baik melalui diseminasi, publikasi maupun langsung pro aktif kepada unit-unit terkait yang menjadi bahan kajian kita,”ungkap Mas’ud.

“Dulu masih ada paradigma yang muncul bahwa hasil riset tidak harus dipublikasikan, namun saat ini hal itu harus diubah karena tujuan dari riset adalah kebermanfaatan, “ungkapnya lagi.

“Untuk diklat, perlu regulasi yang baru terkait kediklatan. Masih ada tumpang tindih wilayah kerja antara Pusdiklat dan BDK. Kemudian perlunya penguatan dan evaluasi tentang regulasi kediklatan, “kata Mas’ud menambahkan.

Lebih lanjut Mas’ud menyatkan ada 2 hal yang perlu dievaluasi untukk pejabat fungsional kita. Pertama, secara umum pejabat kita kurang memiliki sense of proudness, rasa kebanggaan sebagai WI, sebagai peneliti. kurang pede. Kedua, pejabat fungsional kita kurang berhasil menemukan tantangan (challenge). Baik itu tantangan dari dalam maupun dari luar. Oleh Karena itu, perlu memperkuat sikap challenge secara positif. “Saya berharap para pejabat fungsioanl kita bisa melahirkan dua hal tersebut, “tegas Mas’ud.

Terkait realisasi anggaran tahun 2017, Mas’ud menyatakan sampai 21 April 2017 kita hanya baru mencapai 19,27%, seharusnya sudah sampai 33%. Ini berarti masih sangat kecil.  Penyerapan tertinggi baru 28 %, dan terendah 4% yakni BDK Papua karena satker baru.

“Pejabat struktural perlu menyisihkan waktu untuk standby di kantor minimal 2 hari dalam satu minggu, agar pengawasan dan penyerapan anggaran lebih terkontrol, “ujar Mas’ud.  

“Juga perlu ada planning kegiatan yang sistematis selama setahun agar bisa dijadikan acuan dalam hal penyerapan serta bisa mengetahui kendalanya. Kalau bisa kita menghindari revisi anggaran agar tidak berpengaruh pada penyerapan, “ujarnya lagi.

Di akhir sambutan, Mas’ud menegaskan untuk tahun 2018 program yang ada harus menyesuaikan dengan 10 program prioritas nasional Bappenas. “Insya Allah tahun depan kita akan ada kenaikan anggaran walaupun tidak besar, “ungkapnya.. “Dan semoga dengan kenikan anggaran tersebut kita bisa mengimbanginya dengan kinerja yang baik, “pungkasnya. (bas/topeq)

 

 

 


Kalender Kegiatan

Pengelolaan Sekolah Islam Terpadu di Kawasan Indonesia Timur

  • Tanggal : 26 Juni 2016 18:05
  • Waktu : 01 Januari 2016 - 02 Februari 2016
  • Pukul : 12:00 - 13:00 Wib
  • Tempat : Kemenag