Jakarta, (22/3) – Pemerintah Daerah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pencarian tempat lokasi pada tingkat kabupaten yang disetujui masyarakat dengan mediasi FKUB.

Demikian pemikiran Dr. H. Imam Tholkhah, MA selaku Plh Kapuslitbang yang tercetus dalam closing statement pada Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah tahun 2012 yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Senin (19/3).  Pemikiran tersebut untuk menjawab problem khas di daerah-daerah yang tanahnya dikuasai oleh adat.

Tanpa disadari, seiring dengan perkembangan sosial, budaya dan politik bangsa, jumlah komunitas luar semakin besar memasuki daerah-daerah tertentu yang menyebar di berbagai pelosok untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan memerlukan instrumen untuk memenuhi kebutuhan agama dan adat budaya leluhurnya, misalnya tempat ibadat dan penguburan baru bagi keluarga baru yang meninggal. 

Konsekuensi dari tuntutan membangun tempat ibadat, pendidikan dan kuburan bagi pendatang baru, komunitas luar yang berbeda agama, adat budaya adalah lokasi tanah baru yang tidak mengganggu kehidupan adat budaya. 

Problem khas daerah yang sebelumnya telah ditengarai oleh Plh Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan ternyata mencuat juga pada acara Dialog Multikultural Tingkat Kabupaten/Kota di Bukittinggi.  Dalam Dialog yang dihadiri oleh para tokoh/pemuka agama-agama di Bukittinggi dan Tokoh Adat serta Pemda mengemuka persoalan terkait pendirian rumah ibadat dan kuburan agama tertentu. 

Acara Dialog Multikultural tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota diakhiri rumusan hasil dialog yang menghimpun potensi kerukunan dan potensi konflik serta permasalahan-permasalahan hubungan antarumat beragama dalam bentuk rekomendasi ditujukan kepada Pimpinan Kementerian Agama. (Puslitbang1/RPS)