Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan wajah keagamaan moderat. Toleransi antaragama dan antaretnis memiliki akar sejarah kuat. Seperti terekam dalam perjalanan kontemporer, nilai dan tradisi agama memberi kontribusi penting bagi penguatan nilai dan praktik demokrasi di Indonesia. Praktik dan kemajuan itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan peran dari berbagai elemen dan arah: dari masyarakat dan negara. Di tingkat masyarakat, organisasi-organisasi keagamaan memperlihatkan kekuatan penting dalam menggerakkan kehidupan warga di akar rumput. Mereka memiliki jejaring organisasi hingga ke tingkat paling bawah dan tidak jarang mengisi peran dasar pemerintah yang belum berjalan baik seperti pada bidang pendidikan dan kesejahteraan ekonomi.

Di tingkat pemerintah, negara menjalankan program-program terkait penyelenggaraan kehidupan keagamaan seperti pemberdayaan organisasi keagamaan, langsung maupun tidak. Melalui kebijakan, negara memfasilitasi berbagai lembaga yang mengurus masalah-masalah keagamaan dan kerukunan secara umum.

Sebagai institusi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Kementerian Agama memiliki mandat mendorong kehidupan keagamaan yang damai. Sejauh ini peran-peran itu dilakukan melalui berbagai kebijakan dan layanan fasilitasi kehidupan keagamaan. Seperti tersaji di buku ini, peran itu saat ini menghadapi tantangan besar berupa konflik, termasuk konflik bernuansa keagamaan. Sepanjang 2019 – 2022, sebanyak 86 kasus konflik agama terkait antaragama atau intraagama.

Buku ini dimaksudkan untuk melihat lebih jauh berbagai ikhtiar Kementerian Agama membangun perdamaian dan mengatasi konflik-konflik keagamaan. Khususnya peran Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik (BPKI-PK) dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Institusi pertama berfokus pada penyelesaian konflik atau masalah internal umat Islam, sedang yang kedua berfokus pada konflik antaragama.

Titik perhatian ini sengaja dipilih demi merekam berbagai praktik penting dalam mengatasi konflik yang dapat dijadikan inspirasi dalam mencegah atau mengatasi kasus-kasus sejenis di masa depan. Buku ini secara khusus melihat enam pendekatan yang dilakukan BPKI-PK dan PKUB dalam mencegah dan mengatasi konflik: membuka ruang dialog, melibatkan penyuluh sebagai agen resolusi konflik, mengeluarkan pernyataan publik, menggandeng mitra lokal, melibatkan aparat keamanan (peacekeeping), dan membangun peacebuilding.

Buku ini juga menyajikan ragam tantangan yang membuat peran-peran kedua institusi di Kementerian Agama itu belum maksimal dan membuat konflik tidak dapat dicegah dan penyelesaian yang membutuhkan waktu lebih lama. Informasi mengenai kompleksitas konflik dan usaha-usaha mengatasinya diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan membangun strategi yang lebih tepat di masa mendatang, termasuk perencanaan strategis untuk membangun kapasitas bagi para pemangku kepentingan.

Kemampuan mengatasi konflik akan ditentukan oleh pemahaman atas konflik. Karenanya, buku ini menyajikan lebih detail mengenai peta konflik, dari jenis hingga sumber-sumber konflik. Data-data itu diharapkan membantu pembaca memahami masalah dengan lebih luas.

Kami berterima kasih kepada para penulis buku ini yang menyediakan waktu dan tenaga demi terbitnya buku yang penting ini. Kami juga berharap masukan, kritik, dan komentar pembaca atas buku ini. Kita percaya karya yang baik adalah karya yang mendapat tempat dan perhatian di hati para pembaca.
[unduh]
Jakarta, November 2023