Jakarta (Balitbang Diklat)---Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri Upacara Pelepasan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2022 di Harris Vertu Hotel Harmoni, Jl.Hayam Wuruk No.6 Jakarta Pusat.

“PKN yang mengusung tema ‘Strategi Penguatan Moderasi Beragama Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan’ ini sangat menarik. Bahwa seringkali agama itu dianggap sebagai urusan subsider terhadap persoalan-persoalan kebangsaaan, padahal agama itu urusan primer substantif di antara urusan-urusan kebangsaan lainnya,” ujar Menag di Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Menurut Menag, Indonesia dengan keragaman agama tentu memiliki banyak perbedaan yang dapat menimbulkan konflik. Kondisi ini dapat terjadi jika kita tidak dapat mengolah perbedaan tersebut,” jelasnya.

“Alhamdulillah selama ini Indonesia mampu mengelola urusan keagamaan dengan baik, sehingga sampai sekarang Indonesia masih tetap utuh dan InsyaAllah selamanya,” harap Menag.

Dijelaskan Menag, salah satu upaya menjaga kerukunan umat beragama adalah dengan gerakan moderasi beragama. “Program ini bukan barang baru, sebab salah satu komponen penting dari moderasi beragama adalah penerimaan budaya lokal,” tuturnya.

Menag juga berharap para peserta yang telah lulus dapat menjadi pemimpin yang menjadikan perbedaan sumber kekuatan. Keragaman justru akan melahirkan inovasi, perubahan, karya dan legasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Saya berharap lulusan pelatihan ini mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mencapai tujuan di organisasinya masing-masing, serta mencegah terjadinya segala bentuk korupsi dan penyelewengan,” tandas Menag.

Sementara dalam laporannya Kepala Badan (Kaban) Litbang Diklat Kemenag RI Prof. Amien Suyitno melaporkan jumlah kelulusan peserta.

“Ada yang lulusnya memuaskan dan ada yang lulusnya sangat memuaskan. Di luar itu, masih ada kelulusannya yang ditunda dan ada satu orang yang dinyatakan tidak lulus karena tidak bisa mengikuti pelatihan sampai selesai,” kata Kaban.

Kaban Suyitno juga mengatakan mandatori pelaksaan PKN ini merupakan bagian penting dari proses yang harus dilalui Pusdiklat Tenaga Administrasi  ke depannya yang akan melaksanakan PKN mandiri setelah tentu saja mendapat akreditasi dari LAN.

Kaban Suyitno juga mengharapkan Balitbangdiklat Kemenag dalam waktu dekat akan melaksanakan PKN secara mandiri.

“Terima kasih kepada semua pihak dan peserta yang sangat luar biasa yang telah berpartisipasi dalam pelatihan ini dari awal hingga selesai,” tutup Kaban.

Kepala LAN diwakili oleh Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Dr. Muhammad Taufiq melaporkan lima peserta istimewa yaitu Kastolan, S.Pd., M.Si,  H. Musta'in Ahmad, S.H., M.H, Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd, Prof. Dr. Moh. Isom, M.Ag dan Dr. H. Adib M.Ag.

Ia juga mengatakan PKN II yang didesain dengan pembelajaran kepemimpinan tidak hanya sekedar menghasilkan  kertas tetapi menghasilkan proyek perubahan, inovasi, bahkan ada yang masuk penghargaan PBB, ada yang menjadi proyek percontohan dan penghargaan dari Kementerian PAN RB sehingga diharapkan  kehadiran proyek perubahan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hadir juga dalam kesempatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali dan Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Syafi’i.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2022 yang mengusung tema "Strategi Penguatan Moderasi Beragama Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" berlangsung pada 9 Agustus s.d. 9 Desember 2022.

Pembelajaran dilaksanakan secara Blended Learning yaitu metode pembelajaran yang dilakukan dengan memadukan jalur pelatihan klasikal dengan jalur pelatihan nonklasikal. Pembelajaran nonklasikal dilakukan melalui e-learning secara langsung (synchronous) dan tidak langsung (asynchronous) dari tempat kedudukan masing - masing peserta, sedangkan metode klasikal dilaksanakan di Pusdiklat Tenaga Administrasi  Kementerian Agama RI, Jl. Ir. H. Djuanda No. 37 Ciputat Tangerang Selatan.

Peserta pelatihan adalah 50 pejabat eselon II Kementerian Agama dan 10 Kementerian/Lembaga lainnya (KPK, Polri, pemerintah Kabupaten).[]

RS/diad