Jakarta (BMBPSDM)---Penyusunan Peta Jalan Moderasi Beragama 2025-2029 memasuki tahap finalisasi. Kegiatan ini menjadi penanda penting dalam menyempurnakan arah dan strategi implementasi Moderasi Beragama di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Moderasi beragama bukan hanya jargon tapi upaya untuk menjaga harmoni keberagaman, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang ada,” ujar Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Badan (Sesban) BMBPSDM M. Sidik Sisdiyanto di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/6/2025) malam.

Pada tahun 2020-2024, kata Sidik, Kementerian Agama telah menerbitkan peta jalan yang menjadi modalitas bagi tim untuk menyusun peta jalan 2025-2029. “Oleh karena itu, progress report penyusunan peta jalan moderasi beragama di pertengahan Juni ini seharusnya sudah ada di tahap diseminasi,” ucapnya.

Ia berharap Peta Jalan Moderasi Beragama 2025-2029 dapat menjadi panduan aplikatif dan dinamis mengenai moderasi beragama.”Yang perlu dilaksanakan dan dibuat oleh BMBPSDM adalah peta jalan dan konsep ekoteologi,” sambung pria yang juga Kepala Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan (PBAL2K) tersebut.

Acuan kerja

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2025-2029 Syamsul Arifin dalam paparannya menyatakan Peta Jalan ini bukan sekadar naskah normatif. Tapi juga menjadi acuan kerja bagi seluruh unit dan pemangku kepentingan.

“Peta jalan ini dirancang sebagai pedoman strategis. Ia harus operasional, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus mampu menjawab kebutuhan kerukunan umat di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks,” ungkapnya.

Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang ini menyebut penyusunan peta jalan mendapat banyak masukan dari para narasumber di pertemuan Bogor. “Hal ini untuk memastikan nilai-nilai moderasi beragama benar-benar membumi dalam praktik kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Menurut Prof Syamsul, indikator Moderasi Beragama tidak ada perubahan dari sisi jumlah, yaitu empat indikator. Yang menjadi perhatian serius adalah penerimaan terhadap tradisi lokal.

“Nah, supaya seimbang, dimasukkan konsep pemajuan kebudayaan diimbangi dengan penerimaan dengan perkembangan budaya, sehingga tidak bertentangan dengan budaya dan tradisi lokal,” paparnya.

Naskah hidup

Sementara itu, Efa Ainul Falah yang merupakan  satu di antara anggota tim kecil, mengatakan Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama ini bisa menjadi guideline bagi siapapun. Sebagai naskah akademik, dokumen ini harus hidup dan mengundang diskursus. 

“Terpenting dokumen tersebut harus in line dengan peraturan di atas maupun yang sejajar,” ujar Widyaiswara Pusbangkom MKMB ini.

Finalisasi Peta Jalan Moderasi Beragama digelar oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI melalui Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Pustrajak) di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/6/2025) malam.

Kegiatan yang dihadiri para penyusun naskah peta jalan, akademisi, serta perwakilan dari unit-unit teknis di Kemenag ini berlangsung intensif dengan diskusi mendalam terkait substansi, arah kebijakan, serta peta implementasi program Moderasi Beragama ke depan.

Beberapa aspek yang menjadi sorotan utama dalam proses finalisasi ini meliputi integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam sistem pendidikan dan keagamaan, penguatan kapasitas aparatur dan tokoh agama, serta strategi komunikasi publik untuk melawan narasi ekstremisme dan intoleransi. (Ova)