Jakarta (Balitbang Diklat)---Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama akan melaksanakan Rapat Koordinasi Manajemen dan Tata Kelola Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Komunitas (IKMBK), di Jakarta pada Kamis - Sabtu, 11 -13 Mei 2023.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama Prof. Suyitno. Mengawali arahannya, Kaban mengupas tentang peningkatan kompetensi yang ideal dan menjadi tantangan yang sangat serius kalau hanya mengandalkan anggaran DIPA.

“Upaya Pusdiklat Teknis mereformasi pelatihan yang tadinya banyak tatap muka kemudian dilakukan dengan mesin, ini memang upaya dalam rangka efisiensi anggaran pelatihan-pelatihan yang selama ini relatif mahal karena berbasis tatap muka,” ucap Kaban di Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Kalau semuanya berbasis mesin, kata Kaban, maka jauh akan lebih murah, dengan Massive Open Online Course (MOOC), termasuk IKMBK, dan ini membutuhkan kontrol atau quality Insurance, atau jaminan mutu.

Dikatakan Kaban, dalam mengelola peningkatan kompetensi dan quality insurance SDM Kemenag, guru dan dosen melalui Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan (BDK) sebagai gerbang terakhir. “Siapa yang mengontrol ekosistem? Kita semua dengan positioning masing-masing,” tutur Kaban.

Dari skema pelatihan yang dilakukan, satu-satunya yang terjamin terkontrol dengan cukup waktu yang panjang itu hanya di Pusdiklat atau BDK. Inovasi MOOC ini penting, tetapi di sisi lain harus dikontrol dari segi quality Insurance-nya.

“Jangan juga kita euforia dengan jumlah peserta MOOC yang banyak, tetapi itu kita harus kontrol jaminan mutunya,” ungkap Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini.

Kaban Menekankan, kalau dilihat dari segi efisiensi, sangat efisien. Tetapi, harus dijadikan penekanan supaya pelaksanaan program yang berbasis mesin ini tidak out of control.

“Sekali lagi, bukan hanya sasarannya berapa, tetapi juga sasarannya itu berdampak secara kualitas,” imbuh pria kelahiran Tulungagung ini.

Masih kata Kaban, program strategis ini penting untuk masuk di skema Madrasah Education Quality Reform (MEQR), kerja sama dengan Bank Dunia dengan Kemenag untuk membangun pendidikan di Indonesia.

Saat ini, Balitbang Diklat harus melatih 1,8 juta orang, dan dengan mandatori penguatan Moderasi Beragama (MB) yang harus menyasar ke semua ASN Kemenag. Penguatan MB juga menyasar pada para pejabat eselon I, II, III dan seterusnya, supaya semua aware pada program mandatory dan priority.

“Menjelang tahun politik, dosen-dosen agama di perguruan tinggi umum, guru agama pada sekolah, madrasah, pondok pesantren yang belum diberikan penguatan Moderasi Beragama (MB), sudah saatnya mendapatkan afirmasi pelatihan MB,” tandas Kaban.