Jakarta (Balitbang Diklat)---Badan Litbang dan Diklat secara maraton menggelar rapat Outlook untuk memotret kebijakan Kementerian Agama pada  2024. Formulasi itu tentu penuh dengan produksi dan mitigasi atau semacam ramalan positif bagi masa depan instansi.

Kepala Badan (Kaban) Litbang Diklat Kemenag Prof Amien Suyitno mengatakan hal tersebut dalam rapat ketiga koordinasi Outlook Kemenag 2024 di ruang sidang KH A Wahid Hasyim Gedung Kemenag Jl MH Thamrin No 6 Jakarta, Selasa (9/1/2024).

“Dalam formulasi ini yang tak kalah penting adalah database. Karena semua harus memiliki itu maka outlook tahun 2023 menjadi dasar kita untuk melihat secara utuh. Maka sebelum nanti kita berbicara tentang wajah Kemenag, kita berharap hadirin mengkritisi Outlook 2023,” ujarnya.

Dalam bacaan singkatnya, Kaban Suyitno melihat adanya konsistensi dari semua tren yang ada. Misalnya menyoroti beberapa aspek hampir semua tren aktivitas pada Outlook 2023 sama, yang membedakan hanya kuantifikasi pemberitaan tentang BPJPH dan Ditjen Haji.

“Tentu orang dengan mudah memahami mengapa pemberitaan di Haji dan BPJPH itu lebih tinggi secara kuantifikasi itu adalah karena merupakan unit Eselon 1 yang berbasis pelayanan,” ungkap Kaban.

“Haji itu walaupun Humas-nya nggak memberitakan, itu dicari beritanya. Karena layanannya itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Apalagi terkait urusan selama di sana, telat sedikit saja kurma dan zamzam datang, mau nggak mau berita langsung cepat sekali,” sambungnya.

Kaban lalu membandingkan misalnya dengan program pencetakan Al-Qur’an terjemah Bahasa Daerah di Puslitbang Lektur, tentu publik kurang tergerak untuk mencari beritanya. “Kecuali ketika terjadi keterlambatan pengiriman. Nah, berita tentang keganjilan itu memang menunya media. Tapi berita kepositifan adalah hal lain,” ujarnya.

Menurut Kaban, tren pemberitaan BPJPH yang sangat tinggi dengan capaian sertifikasi yang tinggi artinya memiliki korelasi positif. Artinya sosialisasi layanan itu berhasil. “Jika tidak, maka produk kita dipertanyakan orang,” terangnya.

Dengan kata lain, lanjut Kaban, sosialisasi di BPJPH itu berhasil. Bahwa di antara event ada yang terlewat itu mungkin saja karena memang tidak dipublikasikan. Meski demikian, terpenting dari itu semua adalah impact-nya.

“Kalau sertifikasi halal ini meningkat, maka impact-nya tentu berkorelasi dari sisi ekonomi UMKM yang tinggi, dan pendapatan BLU-nya juga tinggi. Jika belum tinggi, maka dipertanyakan lagi,” tandas Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini.

Rapat yang dimoderatori Sesban Litbang Diklat M Arskal Salim ini  mengundang Tenaga Ahli Menag RI Mahmud Syaltout. Hadir dalam rapat itu para Kepala Puslitbang, Kepala LPMQ, dan para analis kebijakan di lingkungan Balitbang Diklat. (Ova/bas/sri)