Jakarta (Balitbang Diklat)---Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa menjadi bagian dari humas Program Moderasi Beragama bagi masyarakat luas. Moderasi Beragama menjadi program prioritas dari Kementerian Agama yang masuk dalam RPJMN 2020-2024.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi, Syafi’i, saat memberikan materi pada Pelatihan Teknis Administrasi dan Pelatihan Teknis Pendidikan dan Keagamaan di BDK Aceh melalui zoom meeting, Rabu (08/02/2023).

Lebih lanjut, Syafi’i mengatakan Indonesia adalah bangsa yang multi, dari sisi suku, bahasa, etnis, budaya, dan agama. Kebhinekaan bangsa Indonesia dari sisi horizontal yaitu perbedaan etnis, agama, makanan, pakaian, bahasa daerah, dan budaya. Jika dilihat dari sisi vertikal, kebhinekaan bangsa Indonesia terlihat dari adanya perbedaan tingkat sosial budaya, ekonomi dan pendidikan. “Indonesia sebagai masyarakat multikultural, suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam budaya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, sejarah, nilai, bentuk organisasi sosial, adat, dan kebiasaan,”  ujar Syafi’i.

Hal itu, kata Syafi’i, yang menjadikan Indonesia sangat rentan jika tidak mengatur pola hubungan masyarakatnya, terlebih dalam hal hubungan antar dan inter umat beragama yang ada di dalamnya. Sadar akan hal itu, Kementerian Agama mendapatkan amanat untuk menginisiasi program terkait Moderasi Beragama. Program ini bukan berarti untuk memoderasi agama, akan tetapi memoderasi tata cara beragama umat beragama dalam memahami ajaran agamanya.

“Saya yakin  Bapak/Ibu semua pasti sudah mendengar akan stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat akan Program Moderasi  Beragama ini. Ada anggapan bahwa agama akan dimoderasi, akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Syafi’i kepada para peserta pelatihan.

Syafi’i menegaskan bahwa itu tidaklah benar. “Program Moderasi Beragama hadir sebagai kebutuhan untuk menangkal paham-paham yang membahayakan keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa,” ujarnya.

Untuk itu, Syafi’i berharap kepada semua ASN agar bisa menjadi humas bagi masyarakat luas akan Program Moderasi Beragama ini, agar pemahaman masyarakat terhadap moderasi beragama menjadi utuh dan ikut serta menjadi bagian untuk suksesnya program ini. (Mukhlis/sri/bas)