Mataram (Balitbang Diklat)--- Balitbang Diklat harus bermitra strategis dengan unit eselon 1 lainnya. Berdasarkan Outlook 2023 yang telah dirumuskan, salah satu program prioritasnya adalah terkait penyelenggaraan haji. Dalam konteks tersebut, Balitbang wajib responsif dengan isu layanan Kemenag.

“Seharusnya Balitbang ikut bicara mengenai isu tersebut. Ngomongnya litbang tidak asbun, tapi berdasarkan kajian,” ujar Kepala Badan (Kaban) Litbang Diklat Prof. Suyitno di sela-sela arahannya pada Koordinasi Program Pelatihan Tenaga Administrasi di Mataram, Kamis (16/2/2023).

Menurut Kaban, terdapat berbagai kajian yang bisa dibahas berdasarkan perspektif ekonomi, perspektif fiqih, dan perspektif layanan publik. Hasil dari expert discussion tersebut dilaporkan kepada Menteri Agama.

Balitbang harus reaktif terhadap isu tentang agama yang berkembang di masyarakat. “Kita harus mendukung eselon 1 lainnya dengan melakukan berbagai kajian dari kebijakan. Hasil kajian dan diskusi ini kita laporkan ke Gus Men,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Kaban, kita juga perlu membahas manajemen resiko dan rekomendasi dari sebuah kebijakan. “Kita bisa dengan leluasa menggandeng berbagai peneliti atau expert untuk membahas berbagai kajian dari kebijakan hingga menghasilkan rekomendasi yang tepat,” tutupnya.

Kegiatan diselenggarakan Pusdiklat Tenaga Administrasi dengan mengusung tema ‘Peningkatan Profesionalisme ASN Melalui Transformasi Pelatihan Tenaga Administrasi’. Hadir dalam kesempatan tersebut, 92 peserta yang berasal dari satuan kerja eselon 1 pusat, Kanwil Kemenag Provinsi, PTKN, BDK, LDK dan BPSDM Provinsi NTB.

Diad/Sr