Jakarta (Balitbang Diklat)---Reformulasi diklat berpengaruh pada human resources Kementerian Agama (Kemenag). Karena tantangan yang dihadapi saat ini berbeda dari masa lalu, maka penting untuk menyervis sumber daya manusia tersebut. 

“Balai Diklat Keagamaan (BDK) merupakan gudangnya human resources Kemenag di wilayah kerja, maka ini menjadi tempatnya orang hebat. Oleh karena itu, jangan membiasakan hanya copy-paste program diklat tanpa ada inovasi yang dilakukan,” ujar Kepala Badan Litbang dan Diklat Suyitno saat memberikan arahan pada Rapat Evaluasi Kediklatan dan Capacity Building Wilayah Kerja BDK Jakarta Tahun 2024, Senin (22/1/2024).

Menurut Kaban Suyitno, berdasarkan aturan terdapat dua cara agar human resources menjadi ‘barang’ yang siap dipakai yaitu melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi.

“Permen PAN RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional menjelaskan dua skema bagi ASN yaitu peningkatan kompetensi dan pengembangan kompetensi (bangkom). Skema bangkom dibuat lebih longgar dalam pelaksanaannya, tidak harus diklat formal,” ungkapnya di BDK Jakarta.

“Pengembangan kompetensi yakni dengan merekognisi pertemuan ilmiah yang tidak direkognisi dengan Keputusan Kepala Badan. Widyaiswara (WI) lah sebagai figur atau contoh pengembangan kompetensi itu sendiri,” imbuhnya.

WI menjadi contoh never ending process, orang-orang yang tidak boleh berhenti belajar. Oleh karena itu, mereka disebut learner community. 

Lebih lanjut, Kaban menjelaskan bahwa bentuk bangkom bisa berupa workshop atau seminar. Seperti KMBAAA menjadi seminar internasional yang direkognisi sebagai pengembangan profesi.

“Ini salah satu inovasi bangkom ketika WI menjadi narasumber di forum internasional menyampaikan gagasan genuine terkait peran moderasi beragama dalam menghadapi eskalasi politik dunia,” tandasnya.

Rapat evaluasi diawali dengan laporan Kepala BDK Jakarta Ali Ghazi. Ia mengatakan kegiatan bertujuan untuk mengkoordinasikan terkait kediklatan di wilayah kerja tersebut. BDK Jakarta pun terus meningkatkan sarana prasarana agar dapat mendaftar sebagai satuan kerja PNBP.

diad/Bas/Sr