Cikarang (Balitbang Diklat)--- Program unggulan penting untuk diekspose sebab Balitbang Diklat harus memiliki legacy. Setidaknya, ada lima agenda penting yang menjadi prioritas utama untuk dipublikasikan.

“Kita harus pandai mencari angle pemberitaan program untuk publikasi yang excellent. Selain itu, publikasi program tersebut perlu dilakukan secara masif sehingga publik tahu apa yang kita kerjakan,” ungkap Kepala Balitbang Diklat Prof. Suyito saat memberikan arahan pada Focus Group Discussion Reviu Usulan Anggaran Orientasi PPPK di Cikarang, Kamis malam (11/8/2023).

Program unggulan pertama, Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika. Gelaran internasional tersebut penting karena menjadi bagian dari legacy Balitbang Diklat untuk mengusung ide dan mengekspor gagasan mengenai moderasi beragama untuk dunia khususnya, Asia Afrika.

“Turunan dari kegiatan ini cukup banyak seperti kontes film pendek, video, dan inovasi. Semua program perlu dipublikasikan dengan masif agar keterlibatan masyarakat semakin luas,” imbau Kaban.

Kedua, layanan sertifikasi profesi. Ke depan Balitbang Diklat berkepentingan dalam bidang sertifikasi profesi sebagai sarana untuk menunjang vokasi, termasuk mendukung standar kompetensi seseorang di bidangnya.

“Misalnya nanti penceramah bisa memiliki sertifikasi profesi sebagai wujud profesionalisme seorang penceramah yang bersertifikat. Ada juga pengurus masjid, pembimbing ibadah haji dan umrah, serta profesi lainnya yang bisa disertifikasi,” tuturnya.

Ketiga, digital learning center atau MOOC. “Platform ini harus dikembangkan menjadi legacy Balitbang Diklat karena bisa menjaring banyak alumni pelatihan. Artinya, jangkauan layanan kita pun semakin luas,” tuturnya.

Adapun pelatihan Orientasi PPPK, meski bukan program unggulan, tetapi menjadi rutinitas yang dilakukan Balitbang Diklat. Kaban meminta agar jangan sampai membebani anggaran, sehingga perlu direncanakan dengan cermat.

“Kita perlu memetakan formasi calon PPPK pada setiap satuan kerja. Penerimaan dengan sistem CAT akan diperkuat juga dengan masa kerja. Selain itu, jika ada formasi tertentu yang tidak terisi dimungkinkan untuk dikonversi ke satuan kerja lain yang membutuhkan,” tuturnya.

“Untuk efisiensi waktu, orientasi PPPK perlu dimatangkan agar bisa segera dieksekusi dan diproses penganggarannya oleh tim perencanaan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Balitbang Diklat Arskal Salim GP mengatakan bahwa FGD bertujuan untuk melakukan reviu usulan anggaran bagi pelaksanaan orientasi PPPK. Anggaran tersebut diambil dari buka blokir automatic adjustment (AA).

“Dalam rangka tersebut, dalam acara ini kita ingin memastikan dengan melihat satu per satu, mengecek secara akutual dan riil jumlah yang dibutuhkan karena mungkin ada dinamika perubahannya,” kata Sesban Arskal.

Selain itu, adanya tambahan PPPK yang disetujui KemenPAN-RB perlu diantisipasi. “Dari hasil usulan anggaran orientasi PPPK ini akan disahkan sehingga dapat segera diproses,” tutupnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Syafi’i, para Koordinator Bagian Sekretariat Balitbang Diklat, para Kepala Balai Diklat Keagamaan, para Kepala Loka Diklat Keagamaan, serta perencana dari seluruh satuan kerja kediklatan.

Diad/Sr/bas