Bandung (BMBPSDM)---Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI Muhammad Ali Ramdhani mengatakan pelatihan Manajemen Kemasjidan dan Manajemen Zakat yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung merupakan bagian dari strategi besar Kementerian Agama untuk memperkuat peran agama yang berdampak langsung bagi kehidupan sosial masyarakat.

“Masjid dan zakat adalah dua pranata sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus berbasis kompetensi, tata kelola yang profesional, serta selaras dengan semangat moderasi beragama dan digitalisasi pelayanan publik,” ujarnya di Bandung, Rabu (25/06/2025).

Pada kesempatan tersebut, Kang Dhani --sapaan akrabnya-- mengingatkan pentingnya integrasi pelatihan dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini merupakan bentuk komitmen dalam membangun ekosistem pelatihan berkelanjutan yang mendorong terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag yang adaptif, profesional, dan berdampak luas.

“Dengan begitu, masjid tidak cukup hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat peradaban yang membentuk karakter kebangsaan. Kita juga meyakini apabila zakat dikelola secara tepat dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif dan memperkuat solidaritas sosial," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BDK Bandung Agus Nasihatul Ahyar mengungkapkan penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakannnya merupakan salah satu wujud konkret pelaksanaan visi BMBPSDM dalam memperkuat pelayanan keagamaan yang berdampak.

“Melalui pelatihan ini, kita ingin memastikan bahwa pengelola masjid dan amil zakat di lingkungan Kemenag memiliki kompetensi yang memadai, sekaligus menjadi agen moderasi beragama di tengah masyarakat,” kata Agus.

Pelatihan Manajemen Kemasjidan dan Pelatihan Manajemen Zakat diikuti 60 peserta terdiri dari ASN Kemenag Jawa Barat, pengelola masjid, dan para amil zakat dari berbagai satuan kerja. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya penguatan literasi digital, integritas pelayanan publik, serta kolaborasi antarunit dalam pengembangan SDM.

Hafidz