Argumentasi utama dalam jurnal Harmoni kali ini adalah bahwa kemajemukan atau pluralitas tidak selamanya negatif. Ibarat pedang bermata dua, konflik di satu sisi dapat menimbulkan pertentangan sementara sisi lain ia memperkuat harmoni atau kerukunan masyarakat. Bahkan, harmoni tercipta manakala masyarakat dapat mengelola kemajemukan di antara mereka. Dalam perspektif sosiologis, dengan terjadinya konflik, masyarakat akan lebih memahami dirinya. Itulah nilai positif dari konflik.

Terdapat adagium di masyarakat kita bahwa kerukunan atau harmoni antar umat beragama itu sifatnya alamiah. Tidak usah diatur-atur oleh negara. Apalagi kalau masyarakat diberi sanksi agar hidup rukun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan mediator untuk mengelola konflik yang terjadi. Dan mediator itu adalah institusi sosial, meminjam istilah Coser. Untuk kasus Indonesia, negara sudah seringkali merancang institusi-institusi sosial dalam rangka untuk memediasi potensi konflik yang bersifat laten maupun manifest di masyarakat. Apalagi, Indonesia memandang kerukunan merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Tanpa terwujudnya kerukunan diantara berbagai suku, agama, ras dan antar golongan maka bangsa Indonesia akan mudah terancam oleh perpecahan dengan segala akibatnya yang tidak diinginkan. 

Dari beberapa pokok pikiran tulisan dalam Jurnal Harmoni edisi kali ini, maka negara perlu mengambil sikap untuk melakukan moderasi terhadap berbagai ekses yang terjadi akibat kemajemukan dan perbedaan faham keagamaan di masyarakat. Kalau negara tidak mampu mengelola kedua hal tersebut maka ekses negatif dari kemajemukan akan lebih mengemuka. Dan akan memberi kesan kepada masyarakat bahwa kemajemukan bukanlah sebuah anugrah melainkan bencana bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang modern.

Dari redaksi mengucapkan selamat membaca dan kami sangat menghargai kritik dan saran yang membangun dari para pembaca yang budiman.

Jurnal Harmoni dapat didownload di sini