Jakarta (BMBPSDM)--- Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 resmi berakhir. Namun, menurut Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama Jaja Jaelani, ini menjadi momen penting untuk merefleksikan pencapaian serta tantangan yang perlu dibenahi.

“Pengelolaan haji tidak semudah yang dibayangkan. Banyak yang mengira hanya soal penerbangan, katering, hotel, dan ibadah. Kenyataannya, setiap tahun selalu ada dinamika baru,” ujar Kapus Jaja saat membuka Pembahasan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Salah satu tantangan besar, ungkapnya, adalah perubahan regulasi dari Pemerintah Arab Saudi yang terus berkembang. “Tahun lalu syarikahnya hanya satu, tapi tahun ini jadi delapan. Hal tersebut berdampak pada akomodasi jemaah hingga sistem rombongan,” tambahnya.

Untuk survei kali ini, Kapus Jaja mengingatkan pentingnya keselarasan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar indeksasi layanan lebih akurat dan efisien. “Perlu mengintegrasikan data antara BPS, BRIN, dan Kemenag supaya hasil lebih akurat dan valid,” imbaunya.

Hadir pada kesempatan tersebut, narasumber Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelanggaraan Haji dan Umrah Arfi Hatim dengan tema Kebijakan PHU terkait Indeks Haji Dalam Negeri dan Kepala Bagian Umum Pusdiklat BPS Watheki dengan tema Pembahasan Metodologi Indeks Haji Dalam Negeri.

(Dewi Indah Ayu D.)