Surabaya (Balitbang Diklat)---Menindaklanjuti lahirnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023, Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama Suyitno menggulirkan gagasan Indeks Sumber Daya Manusia atau Human Resources Index (HRI) di Kemenag.

Gagasan tersebut disampaikan Suyitno saat memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Transisi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), di Surabaya, Senin (06/02/2023).

“Mestinya kementerian itu punya Human Resources Index untuk tingkat kementerian. Tidak sama dengan indeks profesionalitas yang kemarin, beda. Pasti saran saya, instrumennya menggunakan instrumen Human Resources Index dunia dan nasional. Nanti kemudian itu kita pakai untuk Kemenag,” katanya.

Suyitno lantas memaparkan contoh-contoh indeks yang mungkin relevan dan dibutuhkan ketika merumuskan HRI Kemenag. 

“Nanti kalau indeks profesionalitas satu hal yang lain, karena indeks profesionalitas itu menurut saya harus dilihat dari ini ASN sebagai apa? Kalau ASN sebagai guru beda indeks profesionalitasnya, sebagai dosen beda, sebagai analis kebijakan juga beda lagi. Tetapi kalau indeks budaya kerja itu bisa sama, indeks berakhlak dari Menpan-RB itu bisa sama-sama dipakai,” paparnya.

“Supaya ketika nanti Gus Men (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas) men-declare bahwa secara nasional Human Resources Kemenag indeksnya itu tidak jauh dengan nasional. Berapa? Apa yang harus dilakukan? Ini kan keren, dan saya kira belum ada di kementerian indeks human resources, karena itu biasanya dipakai untuk ukuran dunia dan nasional,” sambungnya.

Sebelumnya, hasil survei indeks profesionalisme dan moderasi beragama (IPMB) pada 27 Desember 2022 mengungkap bahwa sebanyak 40 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag kurang profesional. Survei tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan basis computer assisted test (CAT) yang diikuti lebih dari 214 ribu ASN Kemenag. “Dan kalau Anda Googling hari ini, itu human resources kita selalu terbawah,” kata Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini.

“Semakin banyak indeks sebenarnya bagus, karena itu akan mencerminkan kita setiap kebijakan itu basisnya bukan like or dislike, bukan sekadar menghabiskan anggaran tetapi basisnya memang dari pemetaan. Termasuk kalau perlu juga memotret semua pelatihan yang kita lakukan selama ini,” pungkasnya. (julian/sri/bas)