Mataram (Balitbang Diklat)---Rapat Koordinasi menjadi penting sebagai upaya Kementerian Agama untuk terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam rangka menciptakan ASN unggul.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  Syafi’i pada pembukaan Pelaksanaan Koordinasi Program Pelatihan Tenaga Administrasi di Lombok Raya Hotel, Jl. Panca Usaha No.11 Mataram Lombok Barat NTB, Kamis (16/2/2023).

“Menyikapi hal ini perlu perhatian khusus kita semua terhadap pengembangan kompetensi ASN dengan menempatkan peningkatan kualitas SDM aparatur menjadi program prioritas nasional serta memberikan hak ASN untuk mengembangkan kompetensi sebesar 20 jam per tahunnya,” tutur Kapus Syafi’i.

Kapus Syafi’i mengatakan pemerintah tengah fokus melakukan penyederhanaan birokrasi. “Dalam rangka menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien guna melakukan pelayanan publik yang profesional maka perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi,” imbuhnya.

“Untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, mekanisme kerja baru perlu diterapkan guna membangun budaya kerja baru yang lebih relevan di era digital saat ini,” lanjutnya lagi.

“Tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, namun juga mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, lincah, dan adaptif,” katanya.

Menurutnya  penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih agile didukung dengan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang optimal. “Hal ini membutuhkan acuan dan peraturan untuk mengetahui bagaimana ke depannya jabatan fungsional yang diduduki,” jelas Syafi’i.

Kapus Syafi’i juga menyampaikan tujuan dilaksanakannya rakor yaitu menyamakan persepsi program pelatihan Tenaga Administrasi bserta seluruh unsur pendukungnya, mengidentifikasi jenis pelatihan teknis administrasi berdasarkan kebutuhan stakeholder, mengembangkan lembaga pelatihan melalui publikasi lembaga pelatihan, menyusun skala prioritasdan metode pelatihan yang dibutuhkan stakeholder serta melakukan evaluasi dan usulan peribahan kebijakan dalam penyelenggaraan pelatihan (PMA Nomor 19 tahun 2020).

Kegiatan yang akan berlangsung pada 16 s.d 18 Februari ini diikuti 92 orang yang berasal dari satuan kerja eselon 1 pusat, Kanwil Kemenag Provinsi, PTKN, BDK, LDK dan BPSDM Provinsi NTB. Kegiatan mengusung tema ’Peningkatan Profesionalisme ASN melalui Transformasi Pelatihan Tenaga Administrasi’. Hadir juga Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Suyitno dan Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi NTB Muhamad Amin.

RS/diad