Jakarta (22 Februari 2016). Indonesia bukan negara agama dan jugabukan negara sekuler, adanya beragam aliran dipandang sebagai pluralitas fakta sosial. Oleh karena itu, negara tidak ikut campur dalampaham/keyakinan (forum internuum) masing-masing aliran.

Namun demikian, negara akan ikut campur ketika interaksi antar aliran/kelompok menyebabkan ketidakstabilan. Terkait hal ini, tugasnegara adalah merukunkan (termasuk memberi peringatan, melarang,dan menahansesuai undang-undang yang berlaku).

Demikian butir-butir pemikiran yang disampaikan Kepala Badan Litbang dan Diklat, Prof. H. Abd. Rahman Mas’ud, Ph.D. saat menjadi salah satu narasumber pada acara “Seminar Kebebasan Beragama, Gerakan Takfir dan Deradikalisasi” yang diselenggarakan olehInternational Center for Islam and Pluralism (ICIP) bekerjasama dengan Sejuk (Serikat Jurnalistik) dan Kedutaan Besar Canada, bertempat di Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat.

Seminar dibuka oleh Direktur ICIP, Dr. Syafiq Hasyim, dan diikuti peserta dari kalangan aktivis kebebasan beragama, cendekiawan, tokoh agama, akademisi, dan sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lintas agama.

Pada kesempatan ini, Mas’ud juga menyinggung masalah kerukunan. Menurut dia, kerukunan umat beragama berada dalam kondisi dinamis. “Tanpa mengingkari masih adanya “tantangan” kerukunan (kasus-kasus keagamaan), faktanya hari ini kondisi kerukunan baik. Hasil Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2015 menunjukkan indeks 75,36 (kerukunan tinggi),” ujarnya.

Meskipun demikian, “Yang diperlukan kemudian adalah kerjasama semua pihak secara sinergis untuk terus terciptanya kerukunan, agar pembangunan terus berjalan dan kesejahteraan lebih cepat terwujud,”ujarnya lagi.

Di akhir paparannya, Mas’ud  menekankan bahwa kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama (umat beragama,pemerintahan daerah, dan pemerintah pusat). (bas/diad/vick/rin)