Yogyakarta (9 November 2016). “Dana APBN di Indonesia yang mencapai triliyunan, sekitar 20 persennya dialokasikan untuk pendidikan. Kementerian Agama beserta Kementerian Pendidikan serta Kementerian Ristek dan Teknologi mengemban tugas penting untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia,” ujar Prakoso, Sekretaris Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Ristek dan Dikti.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam paparan materi dengan judul "Memahami Riset Berbasis Output"  pada kegiatan Rapat Koordinasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, (9/11). Prakoso juga menyampaikan bahwa masalah terbesar dari penelitian di Indonesia adalah peneliti belum diberi ruang gerak yang cukup bebas untuk mengembangkan riset. Selama ini peneliti lebih banyak melakukan riset berdasarkan arahan dari pimpinan. Apakah penelitian itu bisa dipublikasikan atau hanya berupa "titipan" yang bersifat rahasia.

Sistem ini berdampak pada hasil penelitian yang ujungnya berakhir disimpan sendiri saja karena penelitian bukan berdasarkan hal yang penting, melainkan untuk kepentingan sebagian pihak saja.

Jika dibandingkan dengan negara maju di Asia, seperti Korea, Indonesia masih harus mengejar ketinggalan. Korea bisa maju pesat karena penelitian di sana berkembang bebas dan didukung oleh negara. "Riset sebaiknya diawali dengan inisiatif dari peneliti hendak mengambil tema apa, jangan hanya diarahkan oleh pimpinan saja," lanjut Prakoso.

Prakoso menyarankan agar kedepannya diharapkan tema riset diajukan oleh peneliti, sehingga semakin beragam hasil penelitian yang dihasilkan. Selain itu, hasil penelitian perlu dipublikasikan agar menjadi rekomendasi untuk pemerintah dan masyarakat. []

diad/diad