*Sudirman A. Lamadike

Analis SDM Aparatur Madya pada BMBPSDM

Jakarta (Balitbang Diklat)---Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan penghargaan atas kinerja dan dedikasi mereka dalam melayani negara. Selama ini, proses kenaikan pangkat seringkali dihadapkan pada berbagai kendala administratif yang berbelit, memakan waktu, dan sumber daya yang signifikan.

Namun, dengan adanya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 16 Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 26 Tahun 2024 tentang Layanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri  Sipil dan Periodesasi Kenaikan Pangkat pada Kementerian Agama Tahun 2024 maka memberikan peluang bahwa kemungkinan ke depan Kementerian agama bisa memberlakukan Kenaikan Pangkat PNS secara otomatis.

Persyaratan kenaikan pangkat sebenarnya tidak rumit karena setiap pegawai seharusnya telah memiliki dokumen persyaratan Kenaikan Pangkat. Namun, dalam prakteknya, proses kenaikan pangkat masih memiliki banyak hambatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelesaian kenaikan pangkat secara otomatis untuk mempermudah proses tersebut.

Kementerian Agama dengan jumlah PNS mencapai 208.205 orang (data SIMPEG 15 Januari 2025), menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan kenaikan pangkat. Proses Kenaikan pangkat PNS sejak melalui SIASN sudah berjalan dengan baik namun masih melalui sebuah proses usulan dari pegawai sehingga masih menimbulkan keterlambatan, dan potensi kesalahan. Sistem kenaikan pangkat otomatis diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini dengan otomatisasi proses verifikasi data dan persyaratan. Dengan demikian, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses kenaikan pangkat dapat dihemat secara signifikan, memungkinkan fokus yang lebih besar pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Implementasi sistem kenaikan pangkat otomatis di Kementerian Agama membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Pertama,  penting adanya komitmen kuat dari pimpinan untuk mendukung penuh inisiatif ini. Dukungan tersebut mencakup alokasi sumber daya yang memadai dan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang handal.  Kedua, sistem penilaian kinerja melalui e-kinerja BKN harus berjalan tepat waktu dan akurat, baik untuk penilaian triwulan maupun final tahunan. 

Selanjutnya, pemutakhiran data pegawai secara berkala bahkan bulanan pada sistem SIASN dan SIMPEG sangat penting. Data yang akurat dan terupdate meliputi jabatan, angka kredit (bagi jabatan fungsional), data mutasi, data masa kerja, kenaikan gaji berkala (KGB), dan data penting lainnya. Ketepatan data ini merupakan fondasi dari sistem kenaikan pangkat otomatis. Terakhir, PNS juga memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran sistem ini dengan aktif melaporkan perubahan data kepada tim pengelola pegawai di masing-masing unit kerja karena dengan keakuratan data yang dilaporkan akan memastikan proses otomatisasi berjalan dengan lancar.

Dengan demikian,  implementasi kenaikan pangkat otomatis di Kementerian Agama bukan hanya sekadar wacana, tetapi sebuah kemungkinan atau peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan kepegawaian. Namun, kesuksesan implementasi ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, akurasi data, dan kerja sama dari seluruh pihak terkait. 

Kesimpulannya, peluang atau kemungkinan penerapan kenaikan pangkat otomatis di Kementerian Agama sangat terbuka lebar. Namun, perlu komitmen yang kuat dari pimpinan, dan kerja sama yang solid dari seluruh pihak untuk memastikan keberhasilan implementasi pelaksanaan kenaikan pangkat otomatis PNS ini. 

Dengan adanya kenaikan pangkat secara otomatis, diharapkan Kementerian Agama dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kenaikan pangkat secara otomatis juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

(Sudirman Abdullah)