Jakarta (Balitbang Diklat)---Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mengikuti agenda lanjutan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II pada 8 s.d. 9 November 2022 di Surabaya serta persiapan penyelenggaraan PKN II Tahun 2023, bertempat di Ruang Auditorium Graha Makarti Bhakti Nagari Lantai 2, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (26/01/2023). Kegiatan Rakor ini dibuka secara resmi oleh Kepala LAN, Adi Suryanto. Dalam sambutannya, Adi menekankan terkait kesiapan lembaga pelatihan dalam menyambut aturan baru berbeda-beda. Semua Lembaga hendaknya memperkaya aturan-aturan terbaru terkait dengan penyelenggaraan PKN Tingkat II.

“Terkait agenda Benchmarking (BM) peserta dimungkinkan dan dipersilahkan untuk kunjungan ke luar negeri, boleh saja dengan syarat tidak boleh memungut dari peserta. Ke depan hendaknya standar mutu semakin diketatkan dan diperhatikan, terkait dengan tingkat kelulusan peserta jika semua peserta dengan mudah diluluskan,” ujar Adi.

“Diharapkan proper peserta dapat memberikan kontribusi bagi reformasi birokrasi, untuk proper sudah banyak yang membawa manfaat bagi reformasi birokrasi, hendaknya harus kita telusuri dan manfaatkan proper tersebut,” tutur Adi

Adi berpesan cari proper yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, Reformasi Birokrasi Berdampak, mana yang masih berproses, mana yang berhenti. “Kembangkan sistem monitoring evaluasi proper yang ada. Dokumentasikan dengan baik, harus ada database nasional. Yang utama adalah proper bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Basseng, melaporkan bahwa tujuan Rakor Penyelenggaraan PKN II yaitu: Pertama, terbentuknya penyamaan persepsi terkait penyelenggaraan PKN Tingkat II. Kedua, penyelenggaraan yang lebih terkoordinasi. Ketiga, penyelenggaraan yang lebih berkualitas.

Terkait tema dan lokus, kata Basseng, harus melalui persetujuan LAN dan harus relate dengan Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu: Pertama, pengentasan kemiskinan, dimana tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada angka penurunan kemiskinan. Kedua, peningkatan investasi, reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, competitive index, untuk melipatgandakan investasi, dukungan terhadap kemudahan  investasi menjadi indeks RB bagi K/L/Pemda.

Ketiga, lanjut Basseng, digitalisasi birokrasi, terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat, berbasis struktur digital, budaya digital, dan kompetensi digital pada birokrasi. Keempat, percepatan prioritas aktual Presiden, penguatan tata kelola birokrasi merespon dan mengawal  hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden untuk memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat (misal stunting, hilirisasi, dll).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi, Syafi’i, didamping Ketua Tim Kerja dan Konsultan, menegaskan bahwa Pusdiklat Tenaga Administrasi sebagai lembaga Penyelenggara PKN Tingkat II sangat berkepentingan hadir dalam forum tersebut, karena sebagai forum penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan dan teknis penyelenggaraan PKN Tingkat II Tahun 2023.

Hadir juga dalam acara tersebut Deputi Bidang Kebijakan Bangkom, M. Taufiq, Kapus Pembinaan Program dan Kebijakan Bangkom ASN, Erna Irawati, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN, Caca Syahroni. (Mukhlis/Neneng/sri/bas)