Bogor (Balitbang Diklat)--- Setiap pekerjaan harus dilaksanakan secara kolektif kolegial dan transparan. Jadi semua harus tahu apa yang sedang dikerjakan dan semua harus memberikan kontribusi.

Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Arfi Hatim mengatakan hal tersebut saat memberikan arahan pada Penyusunan Laporan Evaluasi Indeks Kesalehan Sosial Umat Beragama dan Evaluasi Indeks Kepuasan Pelayanan di KUA Tahun 2023. Kegiatan berlangsung pada 24-26 Agustus 2023 di Bogor.

“Kami berharap peserta yang hadir bisa memberikan masukan. Sebab semua harus tahu apa yang sedang dikerjakan dan berkontribusi di dalamnya,” ujar Kapuslitbang Arfi di Bogor, Kamis (24/8/2023).

Lebih lanjut, Arfi mengatakan bahwa pada masa transisi seperti saat ini, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) berada di persimpangan jalan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan langkah unit itu untuk terus bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

“Layanan terhadap berbagai agama perlu ditingkatkan, contohnya layanan selain Islam perlu lebih digiatkan. Jangan sampai tugas dan fungsi kita yang jelas-jelas ada di nomenklatur tidak tersentuh,” imbaunya.

Selain itu, ia juga mengingatan untuk menginventarisasi berbagai kebutuhan layanan yang ada di setiap unit eselon I. “Ini perlu kita lakukan agar tugas dan fungsi Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan semakin nyata,” katanya.

Kapus Arfi juga mengimbau untuk berfokus pada layanan terhadap stakeholder seperti bimbingan masyarakat berbagai agama, termasuk PKUB. Harapannya setiap kinerja dan layanan Puslitbang Bimas dapat dirasakan oleh mereka dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan lainnya.

Menurutnya, pekerjaan-pekerjaan tersebut jangan hanya menjadi tagihan Bapennas, tapi perlu juga ada berbagai inovasi sehingga masyarakat mengetahui hasil kerja Puslitbang BALK. “Jika bicara soal tagihan pekerjaan, apa yang dilakukan adalah rutin. Maka diperlukan inovasi dan kreativitas untuk menyajikannya dengan menarik,” ungkapnya.

Terakhir, Kapus Arfi juga mengarahkan agar melaksanakan koordinasi secara vertikal dengan UPT Balai Litbang Agama. “Kita perlu bekerja sama agar berbagai hasil kajian yang dilakukan bisa menjadi bahan pengambilan keputusan dan rekomendasi kebijakan atau regulasi,” tandasnya menutup arahan.

Dewi Indah Ayu/Sr