Jakarta (Balitbang Diklat). Pranata Humas akan menjadi sebuah kekuatan, yakni sebagai Government Public Relation (GPR). Maka jadikan profesi ini sebagai profesional yang memiliki kompetensi untuk berkontribusi pada instansi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Balitbang Diklat Kemenag Muharam Marzuki saat memberikan arahan dalam kegiatan Koordinasi Pranata Humas Antar Kementerian/Lembaga. Acara digelar oleh Sekretariat Balitbang Diklat, berlangsung pada 25 s.d. 26 November 2021 di Jakarta.

Kegiatan dihadiri pranata humas dari berbagai instansi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pranata Humas Indonesia (DPP Iprahumas). Pada kesempatan itu, Sesban Muharam mendorong untuk memperkuat profesionalitas kehumasan.

“Pranata humas jangan hanya menjadi sebuah jabatan, tetapi harus berkiprah dan berkontribusi untuk instansi masing-masing. Maka perlu kolaborasi dan kerja sama antar lembaga guna menciptakan orkestrasi kinerja dalam memperkuat profesionalitas kehumasan,” kata Sesban Muharam, Kamis (25/11/2021).

Sesban Muharam mendukung agar kegiatan koordinasi ini dapat menghasilkan output yang bisa mendukung profesi kehumasan. Output yang dimaksud berupa panduan pelatihan bagi pranata humas di Kementerian Agama.

“Kerja sama antara Balitang Diklat Kemenag dengan Iprahumas diharapkan dapat melahirkan kurikulum atau silabus terkait pelatihan bagi pranata humas Kemenag. Panduan diklat ini dibuat sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesi pranata humas,” ungkapnya.

Menurut Sesban, selain sebagai organisasi profesi, Iprahumas harus menjadi think tank bagi humas di kementerian/lembaga. Ini bertujuan untuk memberikan penguatan pada jabatan pranata humas di instansi masing-masing.

“Iprahumas harus menjadi leading sector yang memimpin sertifikasi profesi kehumasan pemerintah. Kami berharap organisasi profesi ini menjadi lembaga yang dapat memberikan lisensi profesional di bidangnya,” ujar lanjut Sesban.

Bahkan Sesban Muharam mengatakan Iprahumas kelak dapat menjadi narasumber diklat kehumasan yang memiliki kesempatan mengajar di Balai Diklat Keagamaan se-Indonesia. “Jika demikian, kehadiran organisasi profesi ini dapat dirasakan langsung oleh jabatan fungsional pranata humas di Kementerian Agama,” tandasnya menutup arahan.[]

diad/AR