Surabaya (Balitbang Diklat)--- Peserta pelatihan bisa belajar langsung mengenai Kurikulum Merdeka. Ini menjadi kesempatan langka yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Arskal Salim mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka baru diterapkan sekitar lima tahun. Mengutip dari pernyataan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, menurutnya Indonesia memerlukan sebuah kurikulum yang merespons perubahan.

“Kita tidak bisa menolak era digital, mau tidak mau akan terpengaruh oleh berbagai cara dan model teknologi pembelajaran yang memanfaatkan TIK. Maka kurikulum perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut,” ungkapnya saat menutup Pelatihan IKM Mata Pelajaran SBDP MTsvdi BDK Surabaya, Sabtu (8/6/2024).

“Hari ini kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kita juga tidak bisa mengabaikan artificial intelligence (AI) atau internet of things (IOT),” imbuhnya.

Lebih lanjut, Arskal mengatakan tujuan dari pelatihan adalah agar guru dapat membekali anak didik supaya bisa beradaptasi dengan kemajuan era digital. “Kita tidak ingin anak didik—yang nantinya akan berkecimpung di masyarakat, atau melanjutkan pendidikan, atau memasuki dunia pekerjaan—tidak memiliki skill yang dibutuhkan,” ujarnya.

Terdapat tiga kata kunci dalam Kurikulum Merdeka. Pertama, kompeten yang artinya guru harus memiliki kompetensi sehingga bisa membuat anak didiknya kompeten juga.

Kedua, fleksibel yaitu ada variasi dan keanekaragaman. Guru capable dalam proses penyampaian ilmu. Ketiga, tujuannya untuk mencetak profil pelajar pancasila.

“Kerangka Kurikulum Merdeka lebih fleksibe yang berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Hal ini diharapkan mampu diterapkan di instansi masing-masing peserta pelatihan,” katanya.

Mispersepsi Kurikulum Merdeka

Pada kesempatan itu, Arskal sempat membahas mengenai mispersepsi Kurikulum Merdeka yang masih saja terjadi di kalangan pendidik maupun lainnya. Dia berharap para peserta pelatihan dapat membantu meluruskan kesalahpahaman tersebut.

“Kurikulum Merdeka bukan sekedar pelengkap,  tetapi perlu diterapkan sesuai konteks sekolahnya. Miskonsepsi yang ada di masyarakat perlu diatasi sehingga tidak terus menerus disalahpahami,” tuturnya.

Bahkan, lanjut Arskal, ada lagi mikonsepsi yang mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka dilaksanakan secara mendadak. Padahal prosesnya telah melalui waktu yang panjang, melalui uji coba para ahli di bidangnya.

“Kurikulum ini terbentuk dari observasi kebutuhan anak didik, kemudian diramu menjadi program yang sesuai karakteristik generasinya yaitu Gen Z. Utamanya aplikasi belajar yang berbasis AI,” katanya.

Kurikulum Merdeka adalah konsep untuk merdeka belajar dan merdeka mengajar menyongsong 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia. “Kita menyiapkan sarana, prasarana, dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penting bagi kemajuan bangsa ini,” ujarnya.

“Kita tidak melihat hasilnya sekarang, tapi akan kita petik untuk satu generasi mendatang. Ini menjadi proses investasi sumber daya manusia jangka panjang, sehingga kita bertanggung jawab langsung untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia Emas 2045,” tandasnya.

(diad/Bas/Sr)