Jakarta (6 Februari 2015). “Dibutuhkan sinergi antara civil society dengan pemerintah untuk meminimalisir risiko yang dihadapi perempuan,” demikian ujar Kepala Badan Litbang dan Diklat (Kabalitbangdiklat) Kementerian Agama, Abd. Rahman Mas’ud. Pernyataan ini disampaikan saat Kabalitbangdiklat mewakili Menteri Agama menjadiKeynote Speaker dalam konferensi yang mengambil tema“Agama, Tradisi dan Hak, serta Status Perempuan di Indonesia”, Kamis (5/3) di Jakarta.

Acara diselenggarakan oleh Yayasan Jurnal Perempuan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2015. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan, terutama aktivis perempuan.

Pada kesempatan ini, Kabalitbangdiklat mengakui bahwa dalam beberapa hal, posisi perempuan masih mendapatkan perlakuan kurang menguntungkan. Menurutnya, kondisi ini terjadi setidaknya karena tiga sebab. Pertama, adanya beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai masih diskriminatif; kedua, kekeliruan dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan; dan ketiga, tradisi yang sudah mengakar di masyarakat. Dalam hal ini, Kabalitbangdiklat berharap civil society terus bersinergi dan saling mengingatkan pemerintah untuk meminimalisir berbagai sebab tersebut.

Namun disisi lain, ia menyatakan bahwa dalam konteks kerukunan antarumat beragama, perempuan telah mendapatkan kesempatan yang sejajar dengan kaum laki-laki. Bahkan dalam beberapa hal, peran kaum perempuan dinilai cukup strategis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan. “Dalam berbagai konflik, seperti konflik antar suku Madura dengan suku Dayak, konflik Ambon, Tanjungpinang, dan beberapa konflik yang terjadi beberapa tahun lalu, kaum perempuan terbukti mampu mengambil peran dalam upaya menyelesaikannya,” demikian ungkapnya.

Berdasarkan pengalaman itu, Kabalitbangdiklat berharap agar peran perempuan dalam menyelesaikan masalah-masalah publik semakin meningkat di masa yang akan datang. Namun demikian, ia juga mengajak civil society,terutama aktivis perempuan untuk bersinergi bersama pemerintah meminimalisir resiko yang dialami perempuan.[]

Ags/viks/rin/ags