Jakarta (30 Desember 2019). Litbang memiliki peran penting dan strategis dalam mendorong inovasi. Organisasi Litbang pada Kementerian Agama, diharapkan mampu menjadi “dapur” kebijakan dalam merespons perubahan tatanan persaingan baru dalam pembangunan dan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis Kementerian Agama sesuai arah kebijakan dan strategi nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid pada sambutan kegiatan Ekspose Produk Kelitbangan BLA Jakarta dengan tema “Riset Unggul, Indonesia Maju” di Jakarta, Senin (30/12).

“Untuk mencapai keunggulan kompetitif, Kementerian Agama dituntut melakukan pembaharuan inovatif, terutama inovasi produk-produk Litbang sebagai basis kebijakan di lingkungan Kementerian Agama,” ujar Wamenag.

Menurut Wamenag, pemanfaatan hasil Litbang merupakan indikator keberhasilan kinerja lembaga litbang sekaligus sebagai indikator kualitas kebijakan dan program pada unit pengguna hasil litbang yang pada gilirannya mewujudkan organisasi Kementerian Agama yang kompetitif.

“Salah satu produk BLA Jakarta yaitu Panduan Sistem Peringatan dan Respons Dini Konflik Keagamaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pencegahan konflik sosial keagamaan melalui informasi yang akurat tentang peristiwa konflik, baik gejala/potensi maupun kejadian yang sudah atau sedang terjadi,” ungkapnya.

“Untuk itu, diperlukan kerjasama dan kolaborasi dunia kelitbangan dengan organisasi lainnya, baik internal unit Litbang, antar unit kelitbangan pada Kementerian dan Lembaga Negara, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga riset lainnya di masyarakat,” lanjutnya.

Wamenag berharap produk-produk Kelitbangan kedepan akan menjawab berbagai permasalahan dan tantangan organisasi yang semakin kompleks dan membutuhkan penanganan secara komprehensif. Pembangunan bidang agama kedepan menjadi lebih baik dan organisasi Kementerian Agama berkeunggulan dapat diwujudkan.

“Saya memberikan apresiasi terhadap kegiatan Ekspose Produk Kelitbangan ini sebagai upaya nyata Litbang memberikan kontribusi terhadap jawaban berbagai persoalan di lingkungan Kementerian Agama melalui rumusan dan bahan kebijakan,” tandasnya.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Anggota Komisi VII DPR RI Iip Miftahul Choiry yang mengatakan deteksi dini bertujuan untuk memperoleh informasi secara cepat terkait gejala atau gelagat konflik kegamaan dan kemudian dapat mengambil tindakan respons atau intervensi dini untuk mencegah konflik mengalami eskalasi atau berubah menjadi kekerasan.

“Oleh karenanya, kami dari komisi VIII DPR RI sangat mengapresiasi atas kegiatan ini yang begitu inovatif. Selain itu, rancangan aplikasi harus dilanjutkan sampai terwujud sistem peringatan dan respon dini konflik keagamaan ini di Kementrian Agama,” tutupnya. []

diad/diad