Tangerang Selatan (BMBPSDM)---Kementerian Agama (Kemenag) RI menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan bekerja lebih efisien setelah penyelenggaraan ibadah haji resmi dialihkan ke Badan Penyelenggara (BP) Haji.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1446 H/2025 M.

“Dengan peralihan urusan haji ke badan khusus, maka insyaallah Kementerian Agama juga akan melaksanakan tugas dengan lebih lincah, lebih tepat dan cepat,” ujar Menag di Tangerang Selatan, Senin (28/7/2025).

Selama 75 tahun, Kemenag telah menjadi penyelenggara ibadah haji dengan dedikasi tinggi dan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Menurut Menag, meski pelayanan sudah optimal, tetap ada ruang untuk perbaikan.

"Kita sangat yakin semua Menteri Agama yang pernah ada sangat bersusah payah untuk menemukan cara yang terbaik, bagaimana melayani jemaah haji seperti yang diharapkan dan dicita-citakan oleh semua pihak," jelasnya.

Meski kewenangan utama pelaksanaan haji akan beralih ke BP Haji, Menag menegaskan Kemenag tetap memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk turut membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

“Diminta atau tidak diminta, Kementerian Agama wajib membantu BP Haji. Ini adalah urusan agama Islam, sebagaimana juga kami mengurus agama-agama lain,” tegas Menag.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI, Hilman Latief, dalam laporannya mengungkapkan sebanyak 203.149 jemaah diberangkatkan ke Arab Saudi dalam 525 kloter melalui 14 embarkasi. 

Menurutnya, evaluasi nasional menjadi momentum tepat untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji yang lebih baik ke depan. “Terima kasih atas peluh, tenaga, dan cinta yang disematkan dalam setiap pelayanan kepada jemaah. Pengabdian kalian (petugas haji) adalah fondasi utama keberhasilan haji tahun ini,” ujarnya.

Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1446 H/2025 M turut dihadiri Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Muhammad Ali Ramdhani dan para pejabat eselon 1 lainnya.