Jakarta (Balitbang Diklat)---Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Penda) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, bersama para ahli dan praktisi pendidikan berkumpul membahas Studi Kesiapan Program Wajib Belajar 13 Tahun.

Seperti diketahui bahwa Indonesia tengah bersiap menerapkan kebijakan wajib belajar (Wajar) 13 tahun pada 2025. Nantinya, anak usia sekolah harus mengenyam pendidikan minimal sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat.

Salah satu sorotan utama Kepala Balitbang Diklat Suyitno dalam acara tersebut adalah bicara kajian kesiapan harus bisa memetakan evaluasi kondisi existing-nya agar rekomendasinya jelas.

“Pentingnya memahami kondisi existing sebagai dasar untuk membuat rekomendasi yang efektif,” ujar Suyitno di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Lebih lanjut, Suyitno menyoroti perlunya pengukuran kesiapan Kementerian Agama dalam melaksanakan program tersebut, mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini dalam sistem pendidikan.

Suyitno juga menekankan perlunya pemetaan secara komprehensif. "Pemetaan nanti betul-betul dilakukan secara komprehensif dari sisi baseline data, nanti akan berkorelasinya dengan sarpras. Pentingnya pemetaan data dasar sebagai langkah awal yang krusial untuk menentukan langkah selanjutnya,” terangnya.

Selain itu, juga data awal existing dan objektivitas data sangat penting, supaya nanti Kemenag harus melakukan apa di tingkat aspek itu, terutama aspek guru karena itu menjadi human resource utamanya," ujarnya.

Dalam konteks visi Indonesia menjadi negara dengan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul pada  2045, Suyitno menekankan pentingnya langkah-langkah konkret. "Jadi untuk menjawab SDM unggul 2045 caranya hanya memang dengan cara ini," pungkasnya. (Barjah/bas/sri)