London (Balitbang Diklat)---Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama Prof. Suyitno didampingi Juru Bicara Menteri Agama Anna Hasbie dan beberapa pejabat Balitbang Diklat, pada sabtu 9 Desember 2023,  bertolak ke London, Inggris.

Dalam lawatannya tersebut, Suyitno dan tim melakukan berbagai agenda kerja, yaitu penguatan moderasi beragama bagi diaspora Indonesia di Inggris Raya, dan menghadiri Konferensi Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) ke-10 di United Kingdom. 

Menurut Suyitno, dalam rangka mengawal tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas layanan bidang agama, Balitbang Diklat Kementerian Agama RI bermitra dengan PBNU karena banyak kesamaannya dengan program-program yang dilaksanakan PBNU, salah satunya mengawal moderasi beragama.

“Hal ini sejalan dengan transformasi kelembagaan Balitbang Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBP SDM), yang dasarnya Perpres Nomor 12 Tahun 2023,” ujar Suyitno di hadapan para diaspora, pengurus muslimat NU, dan Fatayat NU, di London, Inggris, Minggu (10/12/2023).

Dalam waktu yang tidak lama lagi, kata Suyitno, kami bersama PBNU akan menyelenggarakan Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika dan Amerika Latin (KMBAAAL) di Bandung, pada Desember ini dengan tema Religion and Humanity, sebagai konferensi preparation-nya Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika dan Amerika Latin tahun depan. 

Konferensi tersebut, kata Suyitno, penting dilaksanakan, dilihat dari berbagai aspek isu kemanusiaan dikaitkan dengan agama. “Hari ini sedang mengemuka, dan menjadi isu yang penting dan mengglobal. Tetapi kita semua seringkali belum bisa lebih agresif, lebih vokal, untuk menyuarakan bahwa sesungguhnya agama bisa berperan dan berkontribusi secara nyata dalam lingkup isu global,” tutur Suyitno.

PBNU, menurut Suyitno, sudah memulainya dengan fikih peradaban, dan Kementerian Agama telah me-launching penguatan moderasi beragama. Dua-duanya memiliki titik temu. Pertama, mengedepankan isu-isu kemanusiaan, dan menjaga jiwa, serta kesetaraan antara sesama manusia di mana pun dan apa pun background suku dan agamanya. 

“Kedua, titik temu moderasi beragama. Ada empat indikator yang menjadikan isu penting, salah satu pentingnya anti kekerasan. Artinya, tidak boleh dilakukan dengan cara yang sifatnya menyakiti orang lain, karena menurut konsep dan pemahaman kami perbedaan agama, dan keyakinan bahkan berbeda gender itu sesuatu yang sifatnya fitrah,” ucap Suyitno.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk United Kingdom (UK), yang diwakili Deputy Chief of Mission at Embassy of Indonesia in London, Khasan Ashari berharap dengan pelaksanaan konferensi PCI NU di UK ini, bisa berjalan dengan lancar, dan nantinya bisa menghasilkan program-program yang dapat disinergikan dengan program dan kegiatan di KBRI.

“Semoga para pengurus senantiasa menyebarkan nilai-nilai Islam yang sejalan semangat rahmatan lil ‘alamin dengan berbagai pelaksanaan kegiatan yang bersinergi dengan komunitas keagamaan di Inggris,” katanya.

Menurut Khasan, dalam berbagai kesempatan yang diikuti KBRI, bertemu dengan sejumlah organisasi keagamaan Inggris dalam forum in-depth dialogue di parlemen, mereka menyampaikan keinginan untuk berkolaborasi dengan komunitas diaspora muslim Indonesia. 

“Dengan pelaksanaan konferensi dan penyegaran struktur pengurus, serta program kerja PCI NU UK ini, ke depannya diharapkan akan lebih mampu menjawab tantangan yang ada, dan memperkuat kolaborasi antar organisasi, baik dengan masyarakat maupun organisasi setempat,” pungkasnya. (Barjah/bas/sri)