Pontianak (Balitbang Diklat)---Penguatan moderasi beragama merupakan upaya untuk mempertahankan hal baik yang telah diwariskan dan dilestarikan oleh para pendahulu bangsa. Pendekatan moderasi beragama memungkinkan setiap agama untuk hidup berdampingan dan saling menghormati.

Staf Khusus Menteri Agama Abdul Rochman (Gus Adung) menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber pada Workshop Penguatan Moderasi Beragama di Kalimantan Barat. Kegiatan diinisiasi Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dan Pengurus Wilayah Fatayat NU dengan mengusung tema Potret Multikulturalisme dan Moderasi Beragama di Kalimantan Barat.

“Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan beragam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama-agama minoritas lainnya. Melalui pendekatan moderasi beragama, diharapkan dapat mendorong kerja sama antaragama dan menghindari konflik berdasarkan perbedaan keyakinan,” ujarnya di Pontianak, Selasa (22/8/2023).

Menurutnya, bangsa Indonesia beruntung hidup dengan keberagaman budaya dan agama yang berbeda namun tetap rukun, damai dan harmonis. Hal tersebut tidak ada di negara lain.

Tidak hanya itu, lanjut Gus Adung, keunikan Indonesia dibanding negara lain adalah adanya kebijakan pemerintah untuk memperingatai hari besar keagamaan. Itu merupakan wujud layanan kepada umat beragama untuk melaksakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

“Hanya di Indonesia yang ada pelayanan hari besar keagamaan seperti memperingati hari besar Islam bagi umat muslim yang sudah berlangsung puluhan tahun,” katanya.

Lebih lanjut Gus Adung menuturkan fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah adanya pemahaman agama secara ekstrem dan berlebihan. Merasa memahami agama paling benar, selain kelompoknya dianggap salah, serta menganggap sistem pemerintahan di Indonesia tidak sesuai dengan syari’at Islam.

“Oleh karena itu program moderasi beragama ini muncul dan menjadi penting sebagai solusi fenomena tersebut,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, dalam sambutannya Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Arfi Hatim mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk memotret multikulturalisme moderaslisme dalam konteks moderasi beragama di Kalimantan Barat (Kalbar).

Meskipun isunya lokal, Kapus Arfi mengatakan bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi kiblat kerukunan, toleransi, dan harmonisasi umat beragama.

“Kalbar menjadi provinsi percontohan bagi implementasi kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam survei Indeks Kerukunan Umat Beragama yang setiap tahun diselenggarakan Puslitbang BALK, Kalbar selalu menduduki peringkat dengan hasil yang baik,” ujarnya.

Artinya, lanjut Arfi, ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kalbar untuk mewujudkan kerukunan di wilayahnya. “Maka bisa dikatakan, program-program tersebut dapat dirasakan dan diimplementasikan oleh masyarakatnya sehingga tercipta kondisi yang harmonis,” tuturnya.

“Tidak mungkin suatu pemerintah dapat melaksanakan pembangunan jika kerukunan tidak tercipta di wilayahnya,” imbuhnya.

Kapus Arfi yakin dengan kondisi harmonis di Kalbar, akan ada kajian lebih lanjut mengenai potensi kerukunan yang ada di provinsi tersebut. “Kalbar bisa menjadi role model bagi wilayah lain sehingga secara nasional bisa memberi dampak yang luar biasa. Itulah alasan banyak pihak yang melakukan best practice ke provinsi Kalimantan Barat ini,” tandasnya.

Dewi Indah Ayu/Sr/Bas