Ciputat (Balitbang Diklat)--- Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2022 yang mengusung tema "Strategi Penguatan Moderasi Beragama Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" akan berlangsung dari tanggal 9 Agustus - 9 Desember 2022.

Pembelajaran akan dilaksanakan secara Blended Learning yaitu metode pembelajaran yang dilakukan dengan memadukan jalur pelatihan klasikal dengan jalur pelatihan nonklasikal. Pembelajaran nonklasikal dilakukan melalui e-learning secara langsung (synchronous) dan tidak langsung (asynchronous) dari tempat kedudukan masing - masing peserta, sedangkan metode klasikal dilaksanakan di Pusdiklat Tenaga Administrasi  Kementerian Agama RI, Jl. Ir. H. Djuanda No. 37 Ciputat Tangerang Selatan.

Peserta pelatihan adalah 50 pejabat eselon II Kementerian Agama dan 10 Kementerian/Lembaga lainnya (KPK, Polri, pemerintah Kabupaten).

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara, Basseng,  mengucapkan selamat karena oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dinilai layak untuk melaksanakan PKN II.

“Terus ditingkatkan kerjasama, kolaborasi dan koordinasi sehingga dapat ditingkatkan tahun berikutnya. PKN II merupakan program nasional, dari angka angkatan untuk tahun ini sudah 22 angkatan di seluruh Indonesia,” lanjutnya saat memberikan sambutan di Aula K.H. Saefudin Zuhri Pusdiklat Tenaga Administrasi, Selasa (9/8/2022).

“Kemenag menyiapkan sistem suksesor talent management, disiapkan tiga calon untuk setiap jabatan,” imbuhnya.

“PKN II adalah implementasi UU Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014, transformasi radikal, pengembangan kompetensi (bangkom) dijadikan hak PNS, PNS dapat menuntut instansinya bila tidak diberikan bangkom,” jelasnya lagi.

Ia juga menegaskan bahwa kesadaran kolektif bangkom menjadi mainstream, untuk kemajuan negara, instansi ditentukan oleh SDM.

Menurut Basseng di PKN peserta dididik untuk melalukan perubahan, karena perubahan itu suatu keharusan. Ada empat fenomena yang mewarnai perubahan lembaga atau instansi pemerintah. Pertama, dunia semakin bergegas, cepat berlalu, dan berubah. Sehingga kita harus juga berubah dalam menentukan cara kerja sesuai perubahan perkembangan zaman, tidak lagi manual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, tuntutan masyarakat yang tinggi dan mereka semakin pandai/pintar. Pemanfaatan teknologi, media sosial, tourisme, mobilisasi atau pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain menjadikan masyarakat semakin pintar dan kritis.

Ketiga, kejadian alam ikut memengaruhi layanan pemerintah. Kita semua tahu bagaimana peristiwa Covid 19 yang berjalan lebih dua tahun ini menjadi tantangan tersendiri. Jika kita tidak dapat menyesuaikan kondisi,  maka akan terhenti layanan kepada masyarakat.

Keempat, virus terus bermutasi, maka layanan kita juga harus berubah dan cepat mengikuti perubahan.

Hadir pada kesempatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali, Plt Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abu Rokhmat, Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Syafi’i, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Dirjen Bimas Kristen, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Basseng, dan pejabat eselon II Balitbangdiklat Kemenag RI.[]

RS/diad