ENELITIAN PEMETAAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA
DI PROPINSI JAMBI

Tim Puslitbang Kehidupan Beragama
2006

Masyarakat Propinsi Jambi dalam berpolitik mayoritas mementingkan persaudaraan dan persatuan dan mengedepankan persaingan secara sehat dalam memperoleh dukungan masyarakat bagi parpol maupun pimpinan dan dalam bersaing tidak perlu saling menjelekkan kontestan lain, serta dalam menggalang dukungan sangat perlu memakai sopan santun. Penentuan pimpinan sejak dari RT sampai Presiden yang dijadikan persyaratan adalah pertimbangan kualitas dan kemampuan serta ketaatan terhadap agama. Sebagian besar organisasi kepemudaan sebagai kepanjangan tangan partai politik perlu menjaga kerukunan dan tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat Propinsi Jambi.

Masyarakat Propinsi Jambi sebagian besar setuju mempertahankan tradisi dan kemajemukan baik agama, suku, dan budaya sebagai kekayaan bangsa dan bahkan harus dikelola dengan arif agar integrasi bangsa menjadi kuat. Menurut mayoritas dari mereka tradisi dan kemajemukan dibiarkan berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi konflik karena persoalan tradisi dan agama, dan sebagian besar anggota masyarakat menghadiri upacara siklus hidup yang dilaksanakan oleh warga yang berbeda suku, budaya, dan agama dan hanya sebagian kecil saja yang tidak setuju.

Berdasarkan data yang diperoleh penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
v    Propinsi Jambi masyarakatnya sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecil beragama lain : Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu.
v    Hubungan antar umat beragama, intern umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah di Propinsi Jambi relatif rukun (warna hijau), namun selalu ada potensi konfliknya.
v    Potensi konflik itu berkaitan dengan pendirian tempat ibadah dan tempat pelaksanaan kebaktian bagi umat minoritas dalam hal ini Umat Nasrani.
v    Potensi konflik intern umat beragama terjadi di kalangan umat Islam dan Nasrani, tetapi hanya sampai tingkat rasan-rasan tidak sampai ke permukaan, namun bila tidak segera ditangani secara arif bijaksana tidak mustahil akan terjadi konflik terbuka.

Kajian tentang kerukunan umat beragama di Propinsi Jambi merekomendasikan masalah surat Edaran Gubernur Jambi tentang pendirian tempat ibadah perlu dikaji kembali dengan mengikutsertakan semua tokoh agama dan para pakar di bidangnya untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang terbaik bagi semua agama, serta bagi para pemeluk agama selain Islam yang kebetulan berasal dari bukan suku asli di Jambi disarankan untuk membaur dalam kehidupan sehari-hari dan menghormati adat Jambi.***