Penguatan Moderasi Beragama, BLA Harus Cermat Baca Peta

9 Mar 2023
Penguatan Moderasi Beragama, BLA Harus Cermat Baca Peta
Kepala Balitbang Diklat Prof. Suyitno saat menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Pembahasan Masterplan Kelembagaan dan Kebijakan Moderasi Beragama di Medan, Rabu (8/3/2023). (Foto: Filman Ghaida).

Medan (Balitbang Diklat)--- Balai Litbang Agama (BLA) harus cermat dalam mengamati dan membaca peta berbagai program penguatan moderasi beragama untuk melihat rekomendasi.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof. Suyitno pada Rapat Koordinasi Pembahasan Masterplan Kelembagaan dan Kebijakan Moderasi Beragama di Medan, Rabu (8/3/2023).

“Selain problem sasaran dan jenis penguatan moderasi beragama, kita juga masih dihadapkan pada persoalan narasumber. Kita perlu memetakan kompetensi narasumber yang mengisi berbagai materi penguatan moderasi beragama. Narasumber atau widyaiswara ini harus kita profiling dalam berbagai konteks sesuai kebutuhan pelatihan,” imbau Kaban Suyitno.

Dari profiling tersebut, lanjut Kaban, kita bisa menentukan berbagai langkah yang perlu diambil sebagai solusi dari kendala yang dihadapi. “Jangan hanya berdasarkan asumsi, tapi dari telaah akademik yang bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Kaban juga mengingatkan perlunya melakukan image building agar selalu mendapatkan citra positif di benak masyarakat. “Karena, kalau image-nya dari awal kita sudah dianggap lambat, dari awal data, kita itu sebagai yang disebut dengan sampah, itu kapanpun. Image itu harus dibuang jauh-jauh,” tukasnya.

Lebih lanjut Guru Besar Raden Fatah Palembang itu menuturkan, sudah saatnya untuk melakukan working base on data, supaya dari data tersebut akan terlihat pemetaan capaian dan kebutuhan dari program penguatan moderasi beragama. “Bekerja harus terstruktur, jangan sporadis,” imbuhnya.

Eks Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kemenag itu lantas mengajak untuk melihat data sebagai kebutuhan dasar penyusunan kebijakan, baik internal maupun eksternal Kemenag. “Buang jauh-jauh image bahwa data itu tidak penting atau sekedar ‘sampah’. Data dibutuhkan untuk dasar kebijakan,” tegasnya.

Untuk itu, ia mengimbau agar memperkuat instrumen data. “Jangan hanya mengandalkan kuesioner, kalau perlu menggunakan triangulasi penelitian. Selain itu, kita juga perlu melakukan survei kolaboratif antar unit eselon I bahkan antar lembaga,” imbaunya.

Kegiatan diselenggarakan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dengan narasumber Plt. Rektor UIN Medan Prof. Abu Rochmad dengan materi Strategi Penguatan Moderasi Beragama: Pengalaman Kelembagaan Rumah Moderasi Beragama di UIN Medan; Tim Ahli Pokja Nasional Moderasi Beragama Alissa Wahid dengan materi Urgensi Kelembagaan Penguatan Moderasi Beragama, dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Dr. Andy Fefta Wijaya dengan materi Strategi Perumusan Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Plt. Sekretaris Balitbang Diklat Arskal Salim GP, Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Arfi Hatim, para Kepala Balai Diklat Agama, dan perwakilan dari UIN Medan. (julian/diad)

Penulis: Julian
Editor: Dewi Indah Ayu
Apakah informasi di atas cukup membantu?

TERKINI

OPINI