Jakarta (Balitbang Diklat)---Abu Rokhmad menyampaikan pandangannya tentang pentingnya moderasi beragama sebagai kebijakan publik dalam seminar dan lokakarya yang dilaksanakan Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Ia menekankan bahwa moderasi beragama merupakan langkah pemerintah untuk menata dan mengatur kehidupan umat beragama di Indonesia yang multikultur.

"Moderasi beragama mungkin bisa dilihat sebagai public policy yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menata dan mengatur kehidupan umat beragama di Indonesia yang memang multikultur," ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Rabu malam (17/7/2024).

Menurutnya, kebijakan ini diambil berdasarkan kenyataan faktual bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya yang sangat tinggi, "Faktanya, bangsa kita memang bangsa yang multikultur. Jika tidak kita jaga kebhinekaannya, hal itu dapat mengganggu bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Abu Rokhmad juga menyampaikan harapannya agar seminar dan lokakarya ini dapat menemukan kesepahaman tentang moderasi beragama. "Forum ini diharapkan dapat menemukan strategi dan implementasi yang tepat untuk pengarusutamaan moderasi beragama,” tambahnya.

Abu Rokhmad mengakui pentingnya kesempatan ini sebagai momentum yang tepat untuk berkumpul dan berdiskusi. "Ini satu momentum yang tepat. Jarang-jarang kita semua bisa bertemu, bersatu para rektor dari Kementerian Agama maupun rektor di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membicarakan dan mendiskusikan satu hal yang sangat penting," tuturnya.

Selain itu, beliau berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif bagi program prioritas Menteri Agama, yaitu penguatan moderasi beragama. "Diharapkan seminar dan lokakarya ini memberikan sumbang pemikiran yang positif dan konstruktif bagi program prioritas Menteri Agama, yaitu penguatan moderasi beragama," tutupnya.

(Barjah/diad/Sr)