Batam (Balitbang Diklat)---Balai Diklat Keagamaan (BDK) layaknya kampus; bedanya BDK adalah short term education sementara kampus adalah long term education. Berdasarkan hasil analisis kebijakan, layanan yang dilaksanakan kepada ASN dan non ASN Kemenag secara nasional berjumlah sangat signifikan.

Di hadapan peserta Rapat Kerja Perencanaan Kediklatan Tahun 2023 di Wilayah Kerja Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru, Kepala Badan Litbang dan Diklat (Kaban) Prof. Suyitno juga menegaskan urgensi memperluas atau menambah BDK sehingga hadir di setiap provinsi. Hal ini guna mempercepat kesempatan diklat bagi ASN Kemenag yang sejalan dengan transformasi Balitbang Diklat menuju Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk mendukung transformasi tersebut, Kaban Suyitno memaparkan Transformasi Digital Kelembagaan dan Sarpras sebagai bagian dari Catur Program yang digaungkannya menyambut tahun 2023.

“Pada poin kelembagaan, menjadi cita-cita kita untuk mengembangkan atau memperluas BDK. Meski tidak mudah karena MenPAN-RB sedang gencar-gencarnya melakukan pengetatan reformasi birokrasi,” ujar Kaban Suyitno di Batam, Kamis malam (10/11/2022).

“Kita akan tetap perjuangkan, karena tugas manusia adalah berikhtiar,” lanjutnya.

Selain secara klasikal, lanjut Kaban, diklat juga harus memiliki Smart Class dengan sistem Massive Open Online Courses (MOOC). “Diklat diselenggarakan secara online dengan sistem e-learning management system. Pelatihan ini bisa dijangkau lebih luas dan berbiaya murah, sehingga harapannya peserta diklat semakin banyak,” ungkapnya.

Aplikasi Diklat MOOC sedang dalam tahap development oleh pihak terkait. “Dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan memberikan kesempatan lebih luas bagi ASN dan Non ASN Kemenag untuk mengikuti diklat,” tandas Kaban Suyitno.

Pembukaan Rapat Kerja Perencanaan Kediklatan Tahun 2023 di Wilayah Kerja Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru ditandai dengan pemukulan gong dan diakhiri dengan foto bersama.

Spirit menuju reformasi birokrasi

Dalam laporannya, Kepala Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru Khrisfison mengatakan adanya spirit baru dalam mengubah paradigma untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, maka ASN harus mampu mengelola dan mengembangkan dirinya serta mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam pelaksanaan manajemen ASN.

“Pelaksanaan manajemen ASN saat ini belum sepenuhnya berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan. Sehingga dibutuhkan pengembangan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan bidang tugas jabatan,” ujar Kepala Loka Pekanbaru Khrisfison.

Menurutnya, kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sering mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Bahkan, berbagai media massa hampir setiap hari memberitakan tentang buruknya kinerja PNS.

Kepala Loka optimis diklat yang bertujuan meningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap akan mewujudkan ASN yang dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional.

“Kami mendukung spirit reformasi birokrasi dengan memberikan pelayanan pelatihan sehingga dapat meningkatkan produktivitas organisasi, memenuhi dinamika organisasi sebagai akibat perubahan lingkungan strategik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya menutup laporan.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau Mahyudin, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Mahbub Daryanto, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Riau dan Kepri, serta Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru.[]

Diad/AR