Jayapura ( 30 Juni 2021). Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sebagai lembaga pengembangan kompetensi SDM Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas pelatihan. Ibarat membangun rumah, diperlukan pondasi yang kuat. Demikian halnya dengan membangun pelatihan diperlukan perencanaan yang tepat. Tercantum dalam PMA Nomor 19 Tahun 2020 bahwa Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) merupakan bagian dari proses perencanaan pelatihan.  Tujuannya untuk  mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sukses dan kinerja yang optimal.

Kegiatan Validasi Hasil Sinkronisasi Data dan AKP  dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan ini sebelumnya diawali dengan pengumpulan data yang dilaksanakan secara daring, baik data AKP melalui responden yang meliputi semua jenis jabatan teknis pendidikan dan keagamaan, maupun data sinkronisasi dari pengelola data di Kanwil Kemenag masing-masing provinsi. Selanjutnya data yang terhimpun akan dianalisis, dan didapatlah rekomendasi pelatihan secara nasional.

Rekomendasi ini diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pelatihan dan mata pelatihan  yang sesuai dengan kebutuhan SDM dan selaras dengan kebijakan serta tidak menyimpang dari regulasi.  Pelatihan yang tepat berperan dalam mempersiapkan SDM yang kompeten dan profesional di bidangnya.

Beberapa provinsi perlu mendapat perhatian khusus, salah satunya Provinsi Papua. Bercerita tentang provinsi ini tiada habisnya, terutama geografinya yang luar biasa. Provinsi Papua sebelumnya disebut Irian Jaya dengan seluruh wilayah Pulau Papua. Meski sekarang wilayahnya sudah berbagi dengan Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua tetap memegang rekor provinsi terbesar dan terluas di Indonesia. Sesuai data Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Provinsi Papua memiliki 29 kabupaten dengan jarak antar kabupaten sangatlah jauh.

Dengan topografi tersebut, kendala utama adalah sulitnya menjangkau satu daerah ke daerah lainnya. Dalam artian penggunaan transport memerlukan biaya yang besar, baik darat maupun udara. Belum lagi medan yang sulit terjamah dengan hanya mengandalkan satu jalur kendaraan saja. Di atas kertas memang mengunjungi antar kabupaten itu terlihat mudah, pada kenyataannya suka duka mewarnai perjalanan yang bahkan mempertaruhkan nyawa untuk mencapainya.

Sesuai data Kanwil Kemenag Provinsi Papua tahun 2021, terdapat 1370 orang ASN Kementerian Agama di Provinsi Papua. Sedangkan ASN di Kanwil Kemenag Provinsi Papua sendiri berjumlah 204 orang. Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan masih sangat rendah, sekitar 10 persen. Data di Kanwil Kemenag dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021 hanya 95 orang yang mengikuti pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Papua maupun Pusdiklat Kementerian Agama.

Minimnya pegawai yang mengikuti pelatihan tersebut bukan berarti Papua tidak serius menyikapinya. Pegawai di Papua sangat membutuhkan pelatihan, namun banyaknya kendala di Papua seperti faktor geografi dan keterbatasan sarana prasarana mempengaruhi keikutsertaan dalam pelatihan. Sebagai contoh, seorang pegawai yang ingin mengikuti pelatihan di Pusdiklat Kementerian Agama di Jakarta harus menempuh perjalanan yang tidak biasa. Dari tempat pegawai tersebut bertugas, semisal dari daerah pesisir pantai Kabupaten Waropen menuju Kabupaten Serui menggunakan kapal laut. Setelah itu dilanjutkan dengan jalur darat menuju Biak. Dari Biak ke Jayapura harus menggunakan jalur udara yaitu pesawat. Selanjutnya dari Jayapura ke Jakarta sudah tentu menggunakan pesawat dengan waktu yang tidak sebentar. Terbayang betapa beratnya untuk mengikuti satu pelatihan, pegawai tersebut harus berkorban waktu, tenaga dan biaya yang  besar, meski biaya sudah dianggarkan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua  Pdt. Amsal Yowei, SE., M.Pd.K. pada saat membuka kegiatan Validasi Hasil Sinkronisasi Data dan AKP di Kanwil Kemenag Provinsi Papua pada penghujung bulan Juni. Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan menggandeng Kanwil sebagai stakeholder untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Di masa pandemi dan era new normal pelatihan dapat diikuti pegawai di Papua melalui Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) secara online. Meski tampak mudah, beberapa kendala muncul utamanya gangguan sinyal internet yang tidak lancar. Sebagai contoh, pada bulan April sampai dengan Mei tahun 2021 kerap kali terjadi gangguan jaringan telekomunikasi di wilayah Papua.

Imbas dari keterbatasan kesempatan mengikuti pelatihan berdampak pada minimnya pengangkatan jabatan tertentu yang mempersyaratkan sudah mengikuti pelatihan. Misalnya,  jabatan penghulu, di Wamena masih ditemui satu KUA yang harus melayani tujuh kabupaten lainnya yang tidak mempunyai KUA. Hal ini tentunya mempengaruhi kecepatan pelayanan ke masyarakat setempat.

Karenanya, Kakanwil sangat menyambut baik kegiatan sinkronisasi data dan AKP. Pada sesi Focus Group Discussion (FGD) dibahas lebih spesifik kebutuhan pelatihan di wilayah Papua. Tim Pusdiklat Ervy Alinda Lubis, Psi.,MM dan Rina Yusnarita, S.Si.,M.Pd memandu kegiatan FGD. Peserta FGD adalah pejabat struktural, perwakilan pegawai yang menjadi sasaran pelatihan, dan pengurus organisasi profesi. Selanjutnya, dilakukan validasi data pegawai yang menjadi sasaran pelatihan. Dengan demikian, perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi dilakukan berbasis data di wilayah setempat. (Rina/bas)