Surabaya (Balitbang Diklat)---Balitbang Diklat Kementerian Agama memiliki legacy setiap tahunnya, yaitu mempertahankan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahata Umum Negra untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi.

Diakui Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Prof. Suyitno, setiap tahun capaian IKPA Balitbang Diklat tidak pernah lewat dari lima besar. “Artinya, targetnya selalu baik, dan tahun ini tidak boleh meleset dari capaian yang selama ini sudah kita raih,” ujarnya di Surabaya, Sabtu (21/10/2023).

Waktu yang tidak lama dalam menyelesaikan akhir tahun 2023 bisa diakhiri dengan capaian yang lebih baik terutama IKPA. Kita punya legacy setiap tahunnya, capaian IKPA tidak pernah lewat dari 5 besar, artinya selalu baik, tidak boleh meleset dari capaian yang selama ini kita raih.

Pada kesempatan tesebut, Kaban juga menjelaskan berbagai strategi yang akan dilaksanakan terutama menjelangan berakhrinya tahun anggaran 2023, yang efektinya tinggal 2 bulan lagi. Beberapa hal penting yang harus menjadi fokus bersama.

“Pertama, berbagai kegiatan yang telah menjadi mandatori Balitbang Diklat, yaitu luncuran kegiatan, hal ini akan lebih pada kegiatan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” jelas Kaban. 

Kedua, kata Kaban, persiapan pelaksanaan Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika (KMBAA). Menurutnya, untuk situasi ini kita harus lebih bersabar, karena banyak yang perlu diperhatikan. Secara umum, kita harus melihat situasi yang berkembang saat ini. 

“Ketiga, untuk Balai Diklat Keagamaan Aceh dan lokasi Diklat Keagaman Bandar Lampung, agar sesegera mungkin membuat forum FGD untuk membahas persiapan, kalau nanti sudah buka blokir. Pada 2023 ini, diusahakan sudah ada langkah-langkah bahkan sudah ada lelang. Sehingga, Januari 2024, sudah mendapatkan pemenang lelangnya,” ungkapnya. 

Saat ini, lanjut Kaban, terdapat konsep bagus yang bisa dijadikan role model, yaitu pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di setiap kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Konsep yang bagus dan berbiaya murah, fungsinya juga banyak. Jadi, kalau full untuk kantor, dan ruang meeting, sisanya bisa untuk ruang pelatihan dan asrama. 

“Kita harus betul-betul memanfaatkan waktu yang sangat pendek ini, sekitar 2 bulan ini fokus kita pada serapan dan timeline yang sudah dibuat betul-betul ditaati. Saya ingatkan terutama di keuangan, mengawal belanja modal yang masih berjalan, termasuk beautifikasi di beberapa daerah,” tegas Kaban.

Dengan sisa waktu yang ada, Kaban meminta kepada seluruh jajarannya agar betul-betul dikawal termasuk pejabat pengadaan, dan PPK-nya. “Sampaikan kepada pimpinan agar tahu progress-nya. Kalau ada kendala agar bisa dimitigasi,” pungkas Kaban. (Barjah/bas/sri)