Pertahankan Opini WTP dengan Data Keuangan yang Valid dan Reliabel
Denpasar (Balitbang Diklat)---Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Badan (Sesban) Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat) Kementerian Agama, Prof. Arskal Salim, mengatakan data keuangan sangat strategis dan penting, karena data yang keliru atau tidak akurat akan berdampak pada pengambilan keputusan. Apalagi data keuangan diperlukan langkah-langkah untuk menyinkronkan dan mengoordinasikan data-data keuangan Balitbang Diklat.
“Kita perlu memastikan semua pihak di bawah satker Balitbang Diklat, bersama memiliki langkah dan gerak yang sama untuk realisasi anggaran yang menjadi target Gus Menteri pada bulan Juli sebesar 70%,” ujar Sesban.
Hal tersebut dikemukakan Sesban saat memberikan arahan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan Keuangan Balitbang Diklat Tahun 2023, di Denpasar, Kamis (25/5/2023).
Menurut Sesban, kegiatan yang diselenggarakan Bagian Keuangan ini bertujuan untuk mewujudkan data pelaporan keuangan yang valid dan reliabel.
Salah satu permasalahan pada penyusunan laporan keuangan, lanjut Sesban, adalah kurangnya koordinasi yang baik antara Operator Modul Pelaporan dan Operator Modul Persediaan pada aplikasi SAKTI.
Oleh karena itu, kata Sesban, melalui proses koordinasi dan sinkronisasi, kita bisa mengantisipasi sekiranya masih ada data yang kurang akurat, untuk diverifikasi dengan baik. Ini juga sangat relevan untuk melihat proyeksi-proyeksi kita di tahun-tahun yang akan datang.
“Pada Balitbang Diklat, data yang komprehensif terdiri dari data keuangan dari satker pusat dan semua satker daerah. Dengan adanya perubahan data setiap waktunya, maka diperlukan koordinasi dan sinkronisasi data,” tegas Sesban.
Di akhir arahan, Sesban menekankan agar kegiatan koordinasi ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. “Karena kita juga ingin mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan,” pungkasnya.
Kegiatan ini diikuti 80 orang peserta terdiri dari operator SAIBA, SIMAK BMN, dan Persediaan dari Pusat dan Unit Pelaksana Teknis daerah, serta dari Kemenko Maritim dan Investasi. (Barjah)
