Tangerang (7 September 2021). Sekretaris Badan (Sesban) Litbang dan Diklat Kemenag, Muharam Marzuki, mengingatkan beberapa hal penting kepada para pegawai di Subbag Barang Milik Negara (BMN) Bagian Umum dan Perpustakaan ketika menyusun rencana kebutuhan BMN.

Poin-poin penting itu disampaikan Sesban Muharam ketika membuka resmi sekaligus memberi pengarahan pada kegiatan ‘Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2023’. Pembukaan tersebut digelar di Hotel Atria Gading Serpong Tangerang, Selasa (7/9/2021).

Muharam mengatakan, rencana kebutuhan BMN menjadi penting karena kita berada di wilayah otoritas pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyusun rencana tersebut. Oleh karenanya, wewenang itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

“Bapak Ibu ini adalah orang yang terhormat karena diberi kepercayaan dan otoritas oleh negara untuk menyusun kebutuhan. Ini bukan hal sepele. Tidak semua orang diberi otoritas. Apalagi barang milik negara, maka kita perlu jaga amanah ini,” ujarnya kepada peserta.

Pria asli Betawi ini menambahkan, otoritas tersebut harus dijaga melalui beberapa hal. Pertama, membuat persiapan perencanaan ini dengan jujur dan seutuhnya. Tidak hanya semangat mengusulkan pengadaan barang-barang milik negara, namun melupakan hal penting seperti memikirkan pemeliharaan dan perawatannya.

“Jangan sampai hal yang enggak kita butuhkan, atau tidak kita butuhkan sama sekali, tapi malah diusulkan. Sebaliknya, yang mestinya kita butuhkan justru tidak diusulkan karena ada kepentingan tertentu,” tandasnya.

Menurut Doktor jebolan Universitas Baranas Hindu India tahun 1993 ini, kepentingan tertentu itu misalnya ternyata ada salah satu pengadaan yang tidak diketahui oleh pimpinan.

“Ini merupakan modus operandi. Jadi, ini saya katakan bukan hal main-main dan bukan hal sepele. Kita menyusun barang milik negara harus diwujudkan kebenarannya,” tegas Muharam.

Kedua, Sesban berpesan kepada para pengelola agar terus berkoordinasi dengan atasan. Koordinasi bisa dilakukan dengan Kasubag TU di Puslitbang, misalnya, atau dengan Kapus atau Kabid di unit eselon 2.

“Ini supaya dalam menyusun sesuatu diketahui pimpinan. Contoh, kita usulkan ternyata justru tidak penting. Ada juga yang tidak kita usulkan, ternyata malah penting. Dalam hal ini kita bisa salah,” terangnya.

Skala Prioritas

Ketiga, menyusun skala prioritas. Menurut Sesban Muharam, dalam menyusun RKBMN harus ada prioritas dari sekian barang yang akan diajukan. Sebab, banyak sekali yang kelihatannya penting, namun kurang diprioritaskan.

Keempat, lanjut dia, perawatan atau pemeliharaan. Banyak sekali kendaraan yang tidak dirawat. Padahal itu milik negara yang harus dipertanggungjawabkan. Kelima, biaya perawatannya juga perlu dipikirkan.

Keenam, jika ingin membeli barang harap dilakukan di awal tahun. Bukan di akhir tahun. “Terpenting, beli barang berkualitas terbaik untuk negara. Jangan sampai diusulkan barang bagus, namun realisasinya tidak sesuai,” tegas Sesban.

Ketujuh, aspek penting dalam pengadaan barang milik negara adalah mengikuti peraturan. Kedelapan, dalam hal pengadaan BMN dan Barjas (barang dan jasa) harus sesuai prosedur. Misalnya, pada saat merealisasikan perlu dipilah mana yang harus lelang, mana pula yang tidak perlu lelang.

“Jadi, harus jelas. Intinya, dalam pengadaan jangan menggunakan intuisi. Tapi ikuti peraturan. Jika ada keraguan dalam pengadaan, maka tanya kepada pihak terkait seperti Inspektorat Jenderal (Itjen),” tegas mantan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam ini.

Menurut Sesban, yang perlu diingat dalam pengadaan atau penyusunan RKBMN tidak hanya semata percepatan realisasi anggaran, tapi juga perlu realistis. “Satu hal lagi, apapun yang ditulis ini merupakan keputusan lembaga, bukan atas nama pribadi,” tandasnya.

Secara khusus, Sesban mengingatkan Plt Kasubag BMN Hastuti Sari Budiningsih untuk mencatat poin penting yang ia paparkan terkait pengadaan barang milik negara. “Intinya di penyusunan RKBMN ini kan pengadaan,” ujarnya diamini Sari yang memoderatori pembukaan kegiatan.

Dalam laporannya, Kabag Umum dan Perpustakaan Puji Kusbandari menyampaikan, kegiatan ini berlangsung secara blanded (daring-luring). Penyusunan RKBMN dilakukan dua tahun sebelum pengadaan barang-barang milik negara. Oleh karena itu, untuk pengadaan pada tahun 2023 mendatang dibahas pada tahun ini.

“Kegiatan ini melibatkan peserta dari Balai Litbang Agama (BLA) dan Balai Diklat Keagamaan (BDK) seluruh Indonesia. Perwakilan satker ini mengikuti secara daring melalui zoom dan luring di sini,” ujar Puji, sapaan akrabnya.

Perempuan asal Kulon Progo ini menambahkan, selain dihadiri para pengelola dan pegawai di lingkungan Sekretariat Balitbang Diklat, kegiatan ini juga mengundang perwakilan unit eselon 1 lainnya. Yaitu, Biro Keuangan dan BMN Setjen, dan Itjen Kemenag. Sementara dari kementerian/lembaga lain adalah Kemenparekraf.

“Kegiatan yang dijadwalkan selama tiga hari, Selasa-Kamis, 7-9 September 2021, ini juga menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh peserta difasilitasi tes usap (swab test) antigen dengan menghadirkan tim dokter dari Pusdiklat Kemenag,” pungkasnya. []

Ova/Diad