Jakarta (25 Maret 2019). Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag kembali merilis Laporan Tahunan (Laptah) Kehidupan Keagamaan 2018. Rilis ke-9 ini dibuka oleh Kepala Balitbang Diklat Kemenag Abd. Rahman Mas'ud.

“Saya mengapresiasi penerbitan Laporan Tahunan 2018 ini. Tak terasa rilis Laporan Tahunan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan memasuki tahun ke-9 sejak pertama kali diinisiasi saat saya menjabat sebagai Kapuslitbang beberapa tahun silam,” terang Kepala Badan di Jakarta, Senin (25/03).

Laptah Kehidupan Keagamaan 2018 ini mengangkat tema "Moderasi Kehidupan Beragama di Indonesia". Sebagai mana diketahui, Menteri Agama tahun ini mengeluarkan program direktif berupa 3 mantra kementerian agama yakni moderasi beragama, menjaga kebersamaan umat dan integrasi data untuk seluruh jajarannya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, terbitnya Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia ini bertujuan untuk menyediakan data dan analisis tentang dinamika perkembangan kehidupan keagaman masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek selama kurun waktu satu tahun.

“Sepanjang tahun 2018 di Indonesia terjadi berbagai peristiwa keagamaan yang sangat dinamis.  Sebagiannya merupakan kasus keagamaan yang merupakan sisa-sisa atau lanjutan dari tahun sebelumnya, dan sebagian lainnya merupakan kasus unik di tahun 2018.  Secara umum, dinamika keagamaan berjalan normal, berkelindan dan terselip diantara kesibukan jelang perhelatan pemilu (tahun politik),” ungkap Kepala Badan.

Laporan ini mencakup dua aspek kehidupan keagamaan yang berada dibawah tanggung jawab Kementerian Agama, yakni: (1) Bimbingan Masayarakat Agama, Aliran Keagamaan, dan Kerukunan Umat Beragama, (2) Haji, Umroh Dan Produk Halal.

Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Muharam Marzuki. Selaku pembahas, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Keagamaan Siti Ruhaini Dzuhayatin dan Ketua Komisi Infokom MUI Asrori S. Karni. 

Rilis Laptah ini juga dihadiri peserta dari berbagai unit di Kementerian Agama, perwakilan Kemenkopolhukam, Kemenko PMK, Kejaksaan Agung RI, Dirjen Bimas, MUI, serta beberapa Ormas Keagamaan.