Bintaro (25 November 2017). Seiring dengan tekad Presiden Jokowi untuk membangun daerah perbatasan sebagai latar depan bangsa, Kementerian Agama RI terus berusaha  meningkatkan layanan pendidikan agama dan keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat daerah perbatasan. Pembangunan fisik saja di daerah perbatasan  sangatlah tidak cukup. Masyarakat perbatasan perlu ditingkatkan  kesejahteraannya,  baik secara lahiriah maupun batiniah. Demikian arahan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof. H. Abd. Rahman Mas’ud, Ph.D., dalam acara Workshop Riset Aksi Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan di daerah Perbatasan yang diselenggarakan pada 23-25 Nopember 2017, di Hotel Santika, Bintaro.

Kegiatan pengembangan daerah perbatasan perlu dilakukan secara multi year, sehingga ada kesinambungan dalam proses pembangunan di daerah perbatasan. Terkait pekerjaan besar untuk membangun daerah perbatasan, Masu’d menyarankan Perguruan Tinggi perlu mengusulkan program ini pada LPDP. Dengan melibatkan LPDP kegiatan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan daerah perbatasan bisa direncanakan lebih komprehensif dan multi year.

Workshop ini diselenggarakan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama. Tujuannya untuk menyusun panduan kegiatan kolaborasi antara riset Puslitbang dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dari beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan. Kegiatan ini bisa juga disebut sebagai KKN Riset Kebangsaan. Kegiatan ini diikuti beberapa perguruan tinggi yang siap menjadi mitra riset aksi di perbatasan negara dan para tokoh masyarakat dari beberapa daerah perbatasan seperti Natuna, Entikong, Sangihe, Muaratami, Saumlaki dan Atambua. Kedua pihak, baik perguruan Tinggi  mitra maupun tokoh masyarakat sasaran yang hadir siap menyelenggarakan kegiatan KKN Riset kebangsaan ini.

Hadir sebagai narasumber, selain Prof. H. Abd. Rahman Masud, Ph.D., juga beberapa pelaku dan akademisi yang paham betul tentang pembangunan di daerah multikultural seperti Prof. Dr. Dedi Jubaedi (mantan Rektor IAIN Ambon), Dr. Jejen Muspah (Ketua Prodi Pendidikan Pascasarjana UIN Jakarta), Dr. Waryono (Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Prof. Amsal Bakhtiar (Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Suparto (STAIN Jayapura).

Kepala Bidang Litbang Pendidikan Keagamaan, Muhamad Murtadlo, menjelaskan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada tahun 2018 mendatang berencana melakukan riset aksi ke daerah perbatasan bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan di tanah air. Kegiatan ini memadukan antara dua kegiatan yaitu penelitian di satu sisi, dan penyelenggaraan Kuliah kerja Nyata (KKN)  di sisi lain. Kegiatan riset aksi ini didahului studi asesmen di beberapa titik perbatasan seperti Natuna (Kepulauan Riau), Entikong (Kalimantan Barat), Sangihe (Sulawesi Utara), Muara Tami (Papua), Saumlaki (Maluku Tenggara Barat), dan Atambua (NTT).

Kegiatan KKN riset kebangsaan di perbatasan negara merupakan tindak lanjut dari riset-riset sebelumnya. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan telah melakukan penelitian di daerah perbatasan sejak tahun 2011. Kegiatan itu diikuti beberapa workshop untuk merumuskan rekomendasi riset aksi. 

Workshop ini, selain berhasil menyusun panduan kegiatan riset aksi, juga berhasil membagi daerah sasaran riset aksi. Pembagan tugas daerah-daerah perbatasan telah disepakati seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk riset aksi di Natuna, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke Atambua, NTT, IAIN Pontianank ke Entikong, IAIN Manado ke Sangihe, IAIN Ambon ke Saumlaki, dan IAIN Al Fatah Jayapura ke Skouw Muaratami.

Acara workshop ini ditutup dengan penandatanganan surat kesepakatan kerjasama kegiatan KKN Riset Kebangsaan antara Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan beberapa Perguruan Tinggi tersebut. (Murtadlo/bas)

Sumber foto: https://www.google.co.id