Jakarta (3 Maret 2017). Tujuan utama reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Keteladanan menjadi penting. Oleh karena itu, birokrasi harus memberikan contoh.

Demikian pernyataan disampaikan Kepala Badan Litbang dan Diklat, Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, Ph.D., pada kegiatan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Badan Litbang dan Diklat (Evaluasi dan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2019) di lingkungan Badan Litbang dan Diklat, yang diselenggarakan Bagian Tata Laksana, Organisasi, dan Hukum Sekretariat Badan Litbang dan Diklat di Hotel Gand Cemara, 3/3/2017.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Litbang dan Diklat, para pejabat eselon III, dan eselon IV di lingkungan Badan Litbang dan Diklat.

Mas’ud pada kesempatan ini menekankan dua hal penting. Pertama, 5 nilai budaya kerja harus menjadi rujukan dalam reformasi birokrasi di lingkungan Badan Litbang dan Diklat. Namun, apakah betul nilai tersebut sudah berhasil. Ini harus dievaluasi karena sekarang masih sebatas persepsi. Kedua, selama ini belum dilakukan telaah terhadap peraturan-peraturan yang ada, apakah sudah sesuai. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ada.

Di akhir sambutan, Mas’ud merasa senang karena secara umum nilai PMPRB Badan Litbang dan Diklat naik, yaitu 78.24 pada tahun 2016. Ia berharap pada tahun 2017 meningkat minimal 80. “Tapi, sejauhmana hasil-hasil kelitbangan kita diakses publik. Ini yang penting,”ungkapnya. (bas/ar).