Jakarta (April 2021). Kepala Puslitbang Penda Balitbang Diklat Kementerian Agama, Sunarini, mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan tim khusus dalam rangka riset survei pemetaan pesantren di seluruh Indonesia. Seluruh populasi pesantren yang ada menjadi sasaran riset yang diagendakan selama sepekan.

Hal tersebut dikatakannya saat memberi pengarahan dalam coaching (pembinaan) untuk tim peneliti survei di lantai 18 Gedung Kemenag Thamrin Jakarta, pekan lalu.

“Untuk tahap kedua ini masih di Pulau Jawa. Tahap selanjutnya luar Pulau Jawa. Semuanya pakai aplikasi. Jadi, nanti isian survei melalui e-kuesoiner,” kata Rini, sapaan akrabnya.

Mantan Kabag Keuangan Sekretariat Balitbang Diklat Kemenag ini berpesan agar para peneliti memaksimalkan waktu yang ada. “Pesan saya kepada teman-teman selama sepekan ini, mulai tanggal 7 hingga 13 April 2021, untuk melakukan penelitian survei pemetaan pesantren,” ujarnya.

Alumnus Pascasarjana Manajemen Informatika Universitas Indonesia tahun 2003 ini berharap tim peneliti tetap menjaga protokol kesehatan. Sebab, pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya reda.

“Saya kira hal yang penting diingat dan diperhatikan adalah taat prokes selama di lapangan. Ini demi kesehatan dan keamanan pribadi dan orang lain. Tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan masyarakat,” tandasnya.

Lahirnya UU Pesantren

Koordinator Bidang (Korbid) Litbang Pendidikan Keagamaan Husen Hasan Basri menambahkan, riset survei pemetaan pesantren ini dilakukan menyusul lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“Terkait program pemberdayaan pesantren oleh Direktorat PD Pontren Ditjen Pendis, pasca diundangkannya UU Pesantren, maka kami mengagendakan pemetaan pesantren untuk tahun anggaran 2021,” kata Husen mengawali sambutan.

Tujuan kegiatan ini, lanjut dia, hendak memetakan pesantren dalam fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. “Selain itu, secara khusus hendak merancang upaya pemberdayaan pesantren,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Husen berharap para pengasuh dan pimpinan pesantren memberi perhatian khusus mengingat pentingnya survei tersebut. Hasil kegiatan pemetaan ini akan menjadi baseline data pesantren sebagai bahan kebijakan Kemenag dalam pengembangan pesantren di masa mendatang.

“Kami mohon perhatian dan kesediaan para kiai untuk mengisi kuesioner secara langsung, atau memerintahkan operator teknis pesantren untuk melaksanakannya. Sebab, biasanya para kiai punya santri yang diberi kepercayaan untuk mengelola hal-hal teknis kepesantrenan,” tandas Husen.

Kemandirian Ekonomi Pesantren

Saat ditanya tentang data pesantren yang sudah ada di EMIS Pendis Kemenag, Husen menyebut ada perbedaan mendasar. Setidaknya ada dua pembeda antara pendataan Puslitbang Penda dengan EMIS Pendis.

“Pertama, menyahuti program Direktorat PD Pontren tentang kemandirian ekonomi pesantren dengan membuat piloting 100 pesantren yang akan diluncurkan pada Hari Santri 2021; 500 pesantren (2022), dan 1500 pesantren (2023-2024),” paparnya.

Kedua, lanjut Husen, hasil data pemetaan ini akan diintegrasikan ke Geographic Information System (GIS) yang lebih banyak variabel di mana data tersebut dibutuhkan oleh seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

“GIS adalah sebuah sistem informasi geografis berbasis komputer yang dapat membantu untuk melakukan analisis terhadap potensi berbasis data-data geografis yang berhubungan dengan tujuan tertentu,” ungkapnya.

Sementara itu, EMIS (Education Management Information System) Pendis merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Ditjen Pendidikan Islam Kemenag untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam.

Hadir dalam rapat pembinaan tersebut koordinator survei di lapangan (korlap) yang juga peneliti Puslitbang Penda, Nunu Ahmad An-Nahidl, Kasubag TU Puslitbang Penda Irhason, dan para peneliti serta tim survei nasional pemetaan pesantren. []

Ova/diad