Bogor (Balitbang Diklat)---Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II diikuti oleh peserta yang telah memenuhi persyaratan. Untuk menetapkan peserta PKN dilakukan melalui tahapan Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan (SCPPK) sesuai dengan ketentuan.

Dalam persiapan ini kita harus saling mengingatkan dan saling belajar dari pihak internal dan eksternal," ujar Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama Prof. Suyitno saat memberikan arahan pada kegiatan Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan (SCPPK)  di Bogor, Kamis (11/5/2023).

Bahkan menurut Kaban mestinya dalam konteks seleksi ini diundang salah seorang alumni PKN agar memberi  masukan, kekurangan dan kelebihan untuk menjadi catatan evaluasi pelaksanaan PKN berikutnya.

"Agar dapat memberikan perbaikan terutama layanan-layanan yang sifatnya fasilitasi sarana pendukung, konsumsi atau kritik tertentu terhadap pembelajaran terutama dari sisi widyaiswara," paparnya.

Kaban Suyitno juga berharap pelaksanaan berikutnya harus jauh lebih baik karena ini sudah menjadi rutin, pengalaman."Terus belajar agar kepercayaan yang diberikan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dapat kita jaga dengan baik sehingga suatu ketika kita diberikan kemandirian itu bukan karena lobi tapi karena kita memang sangat layak," tegasnya.

Terakhir, Kaban juga mengingatkan bahwa tuntutan PKN ke depan tentu berbeda dari sisi tema. Setelah sebelumnya  lebih ditekankan pada bagaimana moderasi beragama. "Sekarang lebih diarahkan pada persoalan ekonomi. Karena memang arahan Presiden Jokowi menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang," tutur Kaban.

"Tema ini menjadi sangat relevan supaya alumni PKN  didorong secara konseptual formulasi proyek perubahan mengatasi problem kemiskinan berbasis pemberdayaan umat," tandasnya.

Seperti diketahui Kegiatan Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan dari tanggal 10-12 Mei 2023 dengan dihadiri 26 peserta dari Pusdiklat Tenaga Administrasi, empat peserta masing-masing berasal dari Inspektorat Jenderal, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, dan Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung.

RS/diad