Bogor (17 Juni 2021). Penyerapan anggaran di masa pandemi merupakan tantangan tersendiri bagi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Namun, kami berkomitmen untuk tetap menghadirkan penyerapan anggaran yang maksimal dan tentunya berkualitas.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan (Sesban) Balitbang Diklat Muharam Marzuki saat membuka kegiatan Rapat Teknis Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2021 yang digelar di The 101 Hotel Bogor Suryakencana, Kamis (17/6/2021).

Sesban Muharam mengatakan bahwa ia akan senang jika penyerapan anggaran berjalan secara maksimal, namun tetap berdasarkan perencanaan yang bersifat quality oriented. “Tidak bisa anggaran asal cair dan habis, tetap harus berdasarkan perencanaan yang baik dan berkualitas serta mengikuti ketentuan yang berlaku,” ucap Sesban.

Dalam arahannya, Sesban Muharam mengajak peserta berdiskusi untuk mencari solusi terkait kebijakan yang harus dikeluarkan untuk membantu permasalahan yang ada, terutama terkait anggaran TUP yang masih menyisakan nominal cukup besar, yakni menyentuh angka Rp7.600.552.458,-. Padahal batas berkas pertanggungjawaban yang harus disetorkan adalah di tanggal 20 Juni mendatang. Jika masih ada sisa anggaran, maka sisa anggaran tersebut terpaksa dikembalikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Menurut Sesban, sisa anggaran yang begitu besar tersebut tidak terlepas dari wabah Covid-19 yang masih melanda Indonesia, khususnya Jakarta. “Contohnya, kendala yang dihadapi saat ini ada pada kegiatan diklat. Diklat yang umumnya dilaksanakan secara tatap muka, harus dialihkan secara daring atau tatap maya yang tidak menghabiskan anggaran banyak. Masalah itu harus bisa kita selesaikan,” tutur pria kelahiran Jakarta 58 tahun silam tersebut.

Sesban juga menyampaikan posisi Badan Litbang dan Diklat dalam realisasi pelaksanaan anggaran berada dalam posisi yang serius. “Saat ini, kita berada di peringkat ke-7 dari 11 eselon I yang ada di Kementerian Agama. Padahal saya berharap kita minimal dapat menempati posisi ke-3,” ujar sosok yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah ini.

Saat ini, Badan Litbang dan Diklat baru mencatatkan realisasi sebesar 39,44% atau jika dirupiahkan sebesar Rp242.655.101.583,- dari pagu anggaran sebesar Rp615.200.626.000,-. Sisa anggaran yang melebihi jumlah realisasi ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk diselesaikan secara bersama.

Jadikan Saya Partner, Bukan Atasan

Sesban kembali menyampaikan harapannya untuk berdiskusi dengan semua pihak. Hal ini demi mencegah misinformasi yang dapat menghambat tercapainya target bersama, termasuk dalam hal penyerapan anggaran.

“Jadikan saya sebagai kawan, sebagai partner, bukan sebagai atasan saja. Agar saya dapat memahami segala permasalahan yang ada, sekalipun itu masalah teknis,” ujarnya.

Sesban menambahkan bahwa jika perlu, dalam waktu dekat ini ia akan berkoordinasi dengan para Kepala Pusat (Kapus) untuk segera menyelesaikan segala persoalan yang belum terselesaikan dalam hal realisasi anggaran. “Bagaimana cara kita untuk bisa menggunakan anggaran secara maksimal. Jangan sampai kemauannya tinggi, tapi kemampuannya rendah,” ucapnya.

Hal tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak untuk bisa memaksimalkan anggaran yang sudah diajukan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Sebagai penutup, Pak Muharam menyampaikan bahwa ia ingin Balitbang Diklat meningkatkan public accountability. Hal tersebut karena selain sebagai pengguna keuangan negara, unit ini juga bertugas sebagai pengawal keuangan negara.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), para pengelola keuangan Sekretariat Balitbang Diklat, serta Kemenko Maritim dan Investasi.[]

lava himawan/diad