Jakarta (Balitbang Diklat)---Dalam upaya mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) di sektor pendidikan, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Suyitno memberikan arahan strategis dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Kajian Strategis Pencapaian SDGs Pendidikan Berkualitas.”

Salah satu hal penting yang disampaikan oleh Kaban Suyitno adalah perlunya melakukan perbandingan antara lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menurutnya, perbandingan tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait aspek-aspek yang perlu ditingkatkan di kedua lembaga, serta dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan pendidikan yang lebih terarah dan efektif.

"Kita perlu melihat bagaimana perbedaan kualitas pengajar, sarana prasarana, dan kurikulum antara lembaga Kemenag dan Kemendikbud. Dengan begitu, rekomendasi yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan yang ada," ujar Suyitno pada Rabu, (18/9/2024).

Kaban Suyitno berpendapat, perbandingan tersebut sangat penting untuk memahami titik lemah serta kekuatan dari masing-masing lembaga, sehingga perbaikan yang dilakukan dapat lebih terfokus dan berkelanjutan. Suyitno menjelaskan bahwa meskipun kedua kementerian ini memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam pengelolaan pendidikan, namun keduanya memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs.

Pendidikan di bawah naungan Kemenag memiliki fokus pada pendidikan berbasis agama, baik Islam maupun non-Islam, sementara Kemendikbud mengelola pendidikan umum. "Dengan adanya perbandingan ini, kita bisa memahami lebih dalam bagaimana kedua pendekatan pendidikan ini saling melengkapi dan apa saja yang perlu diperbaiki agar pendidikan berkualitas bisa tercapai di semua sektor," tambahnya.

Kaban Suyitno juga menekankan pentingnya meningkatkan standar kualitas pengajar di lembaga pendidikan Kemenag. Tenaga pengajar yang kompeten dan berpengalaman adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas.

Oleh karena itu, lanjut Kaban, penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan kapasitas para pengajar, baik melalui pelatihan, sertifikasi, maupun peningkatan kesejahteraan mereka.

Tak hanya membahas kualitas pengajar dan sarana prasarana, Kaban Suyitno juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih baik dan merata. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan harus dilakukan dengan cermat, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

"Penelitian ini harus mampu memberikan gambaran yang jelas terkait penyebaran anggaran pendidikan, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan yang lain," tegasnya.

Kaban Suyitno menegaskan bahwa salah satu tujuan dari penelitian terkait SDGs ini adalah memastikan bahwa anggaran pendidikan dapat tersebar secara adil di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. "Kita tidak ingin ada daerah yang tertinggal dalam hal anggaran pendidikan. Semua wilayah, baik di pusat maupun di daerah, harus mendapatkan porsi anggaran yang sesuai agar mutu pendidikan dapat meningkat secara merata," ucapnya.

Ia juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan yang tepat dalam perencanaan anggaran pendidikan di masa mendatang. "Jika pengelolaan anggaran ini tepat sasaran, kita akan melihat peningkatan yang signifikan dalam kualitas pendidikan, baik di lembaga pendidikan Kemenag maupun Kemendikbud," kata Suyitno.

FGD juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang akan memperkuat implementasi SDGs di lingkungan Kemenag, serta menjadi dasar bagi perbaikan mutu pendidikan yang lebih komprehensif. “Dengan dukungan berbagai pihak, Kemenag optimis dapat berperan sebagai salah satu motor penggerak utama dalam mendukung tercapainya target SDGs di bidang pendidikan di Indonesia,” tandasnya.

(Natasya Lawrencia)