17 Nopember 2005

STUDI EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN KETERAMPILAN PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 

Djamaluddin dkk., 2001, 195 halaman 

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, bekerjasama dengan UNDP/UNESCO telah melakukan treatment program pendidikan keterampilan seperti otomotif dan tata busana pada beberapa MA. Program ini diharapkan dapat membekali siswa untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangannya. Sejauh ini belum dilakukan evaluasi mengenai program tersebut. Pada konteks inilah, penelitian studi evaluasi ini dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana (a) program pelaksanaan pendidikan keterampilan menurut jenisnya, (b) sistem seleksi/ penetapan peserta pendidikan keterampilan, (c) kompetensi tenaga guru yang tersedia menurut jenis keterampilan, (d) ketersediaan dan pemanfaatan perangkat sesuai dengan jenis keterampilannya, (e) jumlah peserta, lulusan, dan kemampuan serta mobilitasnya menurut jenis keterampilan, (f) produk yang dihasilkan, kualitas, dan pemasarannya serta manfaatnya bagi lulusan dan almamater menurut jenis keterampilan, (g) apakah pendidikan keterampilan sebagai pelajaran tambahan berpengaruh terhadap mata pelajaran lain pada MAN keterampilan.

Sasaran penelitian ini adalah 13 MAN Keterampilan yang masing-masing adalah MAN 1 Garut, MAN 1 Kendal, MAN 1, Jember, MAN 1 dan 2 Medan, MAN 1 Bukittinggi, MAN 2 Banjarmasin, MAN 1 dan 2 Watampone, MAN 1 Praya NTB, MAN 1 Bandung, MAN 2 Kudus, dan MAN 1 Tuban.

Teknik pengumpulan datanya adalah daftar isian, kuesioner, form observasi, dan pedoman wawancara.

Dari penelitian ini diperoleh temuan pokok yaitu :

1.      Pada umumnya program pendidikan keterampilan yang diselenggarakan Madrasah Aliyah telah berjalan, terutama pada madrasah yang termasuk liputan fase I dan II, sedangkan madrasah liputan fase III belum dapat berjalan secara baik karena peralatan yang dibutuhkan belum lengkap.

2.      Kendala yang paling  banyak dihadapi madrasah dalam penyelenggaraan program pendidikan keterampilan adalah masalah dana untuk pembiayaan program masih kurang. Peralatan yang dimiliki fase I dan II kebanyakan sudah tidak layak pakai.

3.      Sebagian instruktur yang membina pendidikan keterampilan masih kurang berkualitas, dan rendahnya rasa memiliki dari pengelola madrasah terhadap program.

4.      Semua MAN yang menyelenggarakan program pendidikan keterampilan pada garis besarnya mengacu pada buku Pedoman Pelaksanan Program yang diterbitkan oleh Ditjen Binbaga Islam. Namun demikian ada satu hal yang dirasakan cukup berat yaitu mengenai pemenuhan jumlah jam belajar yang 1080 jam pelajaran, dimana 1 jam pelajaran sama dengan 40 atau 45 menit.  

5.      Siswa yang mengikuti program keterampilan sangat beragam. Ada madrasah yang mengikutsertakan siswanya mulai kelas I, dan ada pula yang dimulai dari kelas II. Madrasah yang mengikutsertakan siswanya mulai dari kelas I beralasan, antara lain, bahwa siswa perlu dipersiapkan terlebih dahulu mengenai macam keterampilan yang kelak diikuti. Sedangkan madrasah yang mengikutsertakan siswanya yang dimulai dari kelas II beralasan bahwa itu sesuai dengan petunjuk ketentuan peserta yang termuat dalam buku pedoman pelaksanaan.

6.      Dalam hal proses rekruitmen peserta, kebijakan madrasah relatif sama yaitu melalui proses seleksi (kemampuan dan bakat),

7.      Sebagian madrasah masih memiliki kekurangan tenaga instruktur. Perolehan insentif bagi instruktnr membuka kecemburuan diantara para guru yang bukan merangkap sebagai instruktur.

8.      Untuk program pada fase program III, madrasah umumnya memiliki peralatan praktek yang sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi di masyarakat. Sementara program keterampilan pada fase I dan II, umumnya peralatan keterampilan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi.

9.      MAN 1 Jember dan MAN 1 Bukittinggi termasuk madrasah yang berhasil dalam menjalin kerjasama dengan mitra kerja. Namun pada umumnya madrasah belum dapat menjalin kerjasama dengan mitra usaha karena, antara lain, rendahnya motivasi instruktur dalam menjalin kerjasama dengan mitra usaha dan mereka kurang jeli mencari peluang untuk menjalin mitra usaha.

10. Madrasah pada umumnya belum mampu membentuk pengembangan unit usaha karena terbentur dengan masalah dana. Juga dilihat dari kualitasnya belum memiliki standar yang baik.***